BPS: Indeks Demokrasi di Jawa Timur Merosot

SURABAYA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim selama 2017 mencapai 70,92 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibanding 2016 yang capaiannya sebesar 72,24. Meski turun, dengan capaian 70,92, maka Jatim termasuk dalam kategori "sedang" dalam IDI.

Capaian IDI di Jatim sendiri dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI sebesar 62,49. Angka ini terus naik hingga pada tahun 2015 sebesar 76,90.

Kemudian kembali turun menjadi 72,24 di tahun 2016, dan turun lagi menjadi 70,92 di tahun 2017. “Fluktuasi angka IDI ini adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Jatim,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono, Kamis (30/8/2018)

IDI, lanjut dia, merupakan alat ukur perkembangan demokrasi yang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based).

Sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Angka IDI di Jatim tahun 2017 disusun dari tiga aspek. Yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 78,98, Hak-Hak Politik yang bernilai 60,98, dan Lembaga Demokrasi yang bernilai 76,57. “Pada tahun 2017, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi naik dibandingkan tahun 2016. Sementara aspek Hak-hak Politik justru turun,” tandasnya.

Data BPS Jatim juga menyebutkan, dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2017, indeks aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masing-masing naik 5,25 poin dan 12,94 poin dibandingkan tahun 2016.

Sedangkan nilai indeks aspek Hak-Hak Politik turun 15,50 poin. Serupa dengan tahun 2016, tahun 2017 tidak ada indeks aspek yang berkategori buruk. Meski aspek Hak-Hak Politik turun, ketiga aspek demokrasi di Jatim pada tahun 2017 tetap berada pada kategori ‘sedang’. “Ada tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, lima variabel yang mengalami peningkatan, dan tiga variabel lainnya tetap,” ujar Teguh.

Dari tiga variabel yang mengalami penurunan, dua di antaranya menurun cukup banyak. Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun sebesar 31,25 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 68,75 pada 2017.

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan turun 31,00 poin, dari 74,71 pada 2016 menjadi 43,71 pada 2017. Di sisi lain, lima variabel yang naik, dua diantaranya meningkat cukup bermakna.

Yakni variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah serta variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang naik 49,78 poin, dari 4,52 pada 2016 menjadi 54,30 pada 2017. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat naik 48,44 poin dari 5,47 pada 2016 menjadi 53,91 pada 2017. (lukman hakim)