Isu People Power, Cendekiawan Ajak Masyarakat Bersikap Dewasa

Senin, 13 Mei 2019 - 15:36 WIB
Isu People Power, Cendekiawan Ajak Masyarakat Bersikap Dewasa
Cendekiawan Muslim Sidoarjo yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Rabithah Maahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Timur Ahmad Firdausi. Foto/Ist
A A A
SIDOARJO - Menyikapi hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 pada Pemilu 2019, yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 nanti, dibutuhkan kedewasaan sikap terkait hasil akhir perolehan suara.

"Kedewasaan sikap, menunjukan Bangsa Indonesia adalah negeri yang santun, para elit politiknya bisa menjadi teladan. Pemilu itu hanya lima tahunan, kalau tidak puas akan hasilnya tinggal tunggu lima tahun kemudian, kalau tidak puas juga ada koridornya. Bisa melalui Bawaslu, melalui Mahkamah Konstitusi. Jangan di luar aturan, yang di luar konstitusi," kata Cendekiawan Muslim asal Sidoarjo, Ahmad Firdausi, Minggu (12/5/2019).

Sekretaris Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Timur ini mengatakan, seluruh pihak harus melihat bahwa keutuhan negara lebih utama. Dibutuhkan kedewasaan sikap, atau Bahasa Jawanya Legowo, bahwa kalah dan menang dalam kontestasi itu biasa. "Jangan sampai kita yang kalah terus melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional, seperti gerakan people power," kata dia.

Gerakan people power menyikapi proses demokrasi dalam Pemilu 2019 menurutnya, seolah gerakan yang terencana dari salah satu pihak yang tidak terima. Namun, gerakan ini jelas mengganggu stabilitas Negara. Karena people power (penggerakan massa) itu jelas rentan menimbulkan gesekan, kerusuhan, dampaknya adalah terganggunya keamanan serta kenyamanan masyarakat.

Saat ini, umat Muslim sedang menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi tidak perlu terprovokasi ikutan gerakan people power. "Marilah saling menahan diri, untuk kembali hati yang fitrah. Bersama-sama kembali membangun Indonesia menuju kejayaannya," kata lulusan Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut.

Penolakan people power juga diutarakan dari kalangan mahasiswa di Sidoarjo, Presiden BEM Unusida Rifaul Doni menilai people power adalah gerakan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu 2019 yang menyalahi koridor konstitusi.

"Bagi yang kalah jika tidak puas kan harusnya melalui mekanisme-mekanisme. Apakah harus dilalui dengan pengerahan massa besar-besaran. Toh menurut kami, Pemilu 2019 sudah berjalan dengan jurdil dan sesuai aturan," kata dia.

Di Kabupaten Sidoarjo, Rifaul mengapresiasi berbagai tahapan hingga pasca rapat pleno Pemilu 2019 sampai ke tingkat propinsi pun telah berjalan jujur, adil dan sukses.

"Marilah kita, khususnya generasi muda bangsa menjadi penyemangat untuk pentingnya bersatu dan guyub rukun kembali. Persoalan membangun Tanah Air jauh lebih penting dari pada ikutan people power," kata dia.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.1668 seconds (0.1#10.140)