Plt Walikota Blitar Serukan Tolak People Power, Ini Alasannya

BLITAR - Isu people power terkait pemilu 2019 dikhawatirkan Plt Walikota Blitar Santoso mengacaukan ketentraman masyarakat. Khususnya di Kota Blitar, isu ini ditakutkan merusak situasi yang sudah kondusif.

Karenanya Santoso dengan tegas menyatakan penolakan. "Saya tidak setuju dan tidak sepaham dengan isu itu (people power)," tegas Santoso kepada wartawan. Sikap Santoso sudah tegas. Dia tidak berharap provokasi people power muncul di Kota Blitar.

Namun kalaupun muncul dia berseru kepada masyarakat agar tidak terprovokasi. Baginya isu yang terus digoreng sejumlah elit politik itu sudah melenceng dari pakem demokrasi. Sebab ketidakpuasan hasil pemilu 2019 bisa disampaikan melalui saluran hukum yang berlaku.

"Kan bisa menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu membuat gerakan yang merusak keamanan dan ketentraman," kata Santoso. Hal senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar Abdul Basyid. Menurutnya tidak perlu ada people power. Sebab pemilu sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni jujur, adil, demokratis dan transparan.

Disisi lain Basyid juga menghimbau kepada masyarakat menunggu hasil akhir rekapitulasi KPU 22 Mei 2019 mendatang. "Dan apapun hasilnya semua pihak harus bisa menerima. Kalau tidak bisa menempuh saluran yang ada," ujarnya.