Jatim Provinsi Terbaik Timdu Penanganan Konflik Sosial 2019

Kamis, 16 Mei 2019 - 22:30 WIB
Jatim Provinsi Terbaik Timdu Penanganan Konflik Sosial 2019
Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan yang diberikan Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (16/5/2019). Foto/ist
A A A
JAKARTA - Jatim Provinsi Terbaik Timdu Penanganan Konflik Sosial 2019Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilannya mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca Pilkada Serentak 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan H Wiranto SH, didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019, di Hotel Grand Paragon, Jl. Gajah Mada No. 126, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Gubernur Khofifah menyampaikan, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim. Timdu tersebut yaitu Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, penghargaan ini juga merupakan wujud strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun selama ini.

“Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini,” tutur orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini.

Gubernur Khofifah menjelaskan, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya telah selesai sejak dua hari lalu. Karenanya, seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.

“Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat. Dicontohkannya, pada saat jelang Pilkada serentak lalu pihaknya bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya aktif melakukan dialog interaktif di beberapa media, tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, saat pelaksanaan may day pada awal Mei lalu melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dengan dukungan penuh dari Kapolda Jatim.

“Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada tanggal 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari mengimbuhkan tidak semua tuntutan buruh terpenuhi, akan tetapi akan ditindaklanjuti melalui tim yang telah dibentuk.

Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat mutual understanding maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.

“Sekali lagi terimakasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terimakasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai,” pungkasnya.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.3439 seconds (0.1#10.140)