HMI Nilai People Power di Indonesia Belum Dibutuhkan

SURABAYA - Viral aksi people power yang akhir-akhir ini meramaikan linimasa di berbagai media diharapkan lebih dimaknai dalam-dalam. Hal itu diungkapkan oleh Ketua HMI Kota Surabaya Andik Setiawan di acara Forum Diskusi yang digelar HMI Cabang Surabaya, Kamis (16/5) petang.

"Jangan sampai pikiran terbelenggu karena viral people power ini. Kalau diskusi soal people power dianggap 02, kalau diam dianggap 01. Harusnya tidak begitu," kata Andi di acara yang bertajuk Positive People with Positive Power itu.

Aksi people power, menurut alumnus Unair itu, harus dipahami secara objektif. Justifikasi ilmu pengetahuan ini memang harus dilakukan. Dari berbagai kasus yang ada di Pemilu, salah input data hingga kematian KPPS harus dikuliti apa inti permasalahan agar bisa holistik dan harus dilihat secara obyektif.

"Jadi tidak sesederhana 01 atau 02. People power lebih dari itu. Harus dilihat apakah benar-benar menyangkut kepentingan banyak orang atau tidak," tutur Andik.

Disinggung mengenai viral gerakan aksi people power di Indonesia, ia mengungkapkan sesungguhnya hal itu belum dibutuhkan. "Di sini (Indonesia), belum perlu itu people power," cetusnya.

"People power itu biasanya di awali kondisi dimana seluruh masyarakat merasa tertekan. Bisa jadi, karena pemimpinnya otoritarian," pungkas Andik.

Presiden BEM Unair Agung Tri Putra mengungkapkan hal serupa. "People Power tidak sederhana, lebih ke bagaimana cara kita hidup. Jadi harus ada yangg benar menyangkut kepentingan banyak orang. Apakah menyentuh ranah esensial di tengah kehidupan," kata dia

"Guyonannya, people power masih kalah dengan Ta'jil Power. Kalau people power yg lagi viral ini apa? Kalau ta'jil power ini kan jelas, makanan. Makanya jangan dulu bilang people power. NKRI ini lebih tinggi daripada hanya kemenangan salah satu paslon di Pemilu. Untuk itu, anak muda harus menguliti semua gagasan yangg ada agar tidak terseret dalam pusaran yang tak perlu," tambah Agung.

Sementara pengamat politik Unair, Novri Susan menilai, dalam konteks demokrasi saat ini People Power bukan sesuatu yang harus dikawatirkan. Ia berpendapat, bahwa dengan menggunakan hak pilih atau golput sekalipun dalam kontestasi pemilu adalah people power.

"People power jangan dipikir berat," ujarnya. Dalam kaitannya dengan Positive People with Positive Power yaitu bagaimana aktor-aktor bisa menciptakan perubahan yang lebih baik yang berbasis pada ideologi.

"Harus memiliki basis pengetahuan, tentunya pengetahuan yang berpihakpada kebaikan.Dengan pengetahuan, maka gagasan yang datang bisa difilter," tukas Novri.