Sri Mulyani Tak Khawatir Seruan Boikot Bayar Pajak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku dirinya tdak khawatir terhadap seruan boikot bayar pajak. Sebab sektor perpajakan dalam sebuah negara sudah punya hukum yang kuat yakni Undang-Undang.

Sebelumnya Waketum Partai Gerindra Arief Puyono menyerukan agar rakyat memboikot bayar pajak apabila pemerintah Joko Widodo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilu.

"Sebenarnya negara yang kita cintai bersama, masalah perpajakan sudah diatur oleh konstitusi oleh Undang-Undang. Jadi kalau mau menjaga negara ini bersama kita harus menjalankan kewajiban," kata Menkeu Sri Mulyani, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/5).

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengakui setiap warga negara memiliki hak tetapi juga kewajiban yang harus dilakukan salah satunya bayar pajak. Sehingga dengan hal tersebut, penyelenggaran negara bisa berjalan.

"Kalau Anda tanya, uang pajak untuk apa? untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, lalu kita bicara air, listrik. Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, negaranya nggak jalan," jelas dia.
Oleh karena itu, Sri Mulyani tidak khawatir akan hal tersebut. Sebab banyak cara melakukan pendekatan kewarganegaraan. "Enggak (khawatir) kan kalau kita lihat di antara teman-teman politisi sudah berkomentar," pungkas dia.