alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Polres Lumajang Gelar Operasi, Sekat Masa People Power

Yuswantoro
Polres Lumajang Gelar Operasi, Sekat Masa People Power
Anggota Polres Lumajang, melakukan razia dalam rangka operasi cipta kondisi mengantisipasi adanya pergerakan masa menuju ke Jakarta. Foto/Ist.

LUMAJANG - Adanya rencana pengerahan masa ke Jakarta, untuk menggelar aksi people power pada Rabu (22/5/2019), diantisipasi oleh Polres Lumajang, dengan menggelar operasi.

(Baca juga: Koordinator Tour of Jihad Menyerahkan Diri, dan Minta Maaf)

Pengerahan masa ke Jakarta tersebut, diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019. Seruannya, ramai disebarkan di berbagai media sosial dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut dalam aksi tersebut.



Mengantisipasi adanya pengerahan masa, yang bisa menimbulkan kerawanan keamanan, dan ketertiban, Polres Lumajang melakukan operai penyekatan, dengan meminta semua PO Bus, dan agen-agen tiket untuk tidak melayani pemesanan bus oleh masa yang akan bergerak ke Jakarta, mengikuti kegiatan people power.

Selain itu patroli secala besar yang melibatkan pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, terus dilakukan untuk cipta kondisi mengantisipasi adanya gerakan-gerakan masa yang akan bergerak ke Jakarta.

Operasi cipta kondisi ini, menurut Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Arsal Sahban, juga dilakukan dengan menggelar pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Lumajang, khususnya elf, dan bus di Terminal Minak Koncar Lumajang.

"Gerakan people power adalah gerakan inkonstitusional, karena bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Siapapun yang mengikuti gerakan people power dapat dikatakan terlibat makar," tegasnya.

Proses Pemilu 2019, menurutnya sudah berjalan trasparan, jujur, adil dan demokratis. Setiap elemen boleh menggugat hasil pemilu selama memiliki bukti-bukti yang kuat. "Hasil pantauan saya, setiap tahapan pemilu serentak sudah dilakukan secara transparan, sehingga sekecil apapun bentuk kecurangan mudah untuk diketahui," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, proses demokrasi di Kabupaten Lumajang, sudah berlangsung dengan aman dan kondusif. Di mana semua pasangan calon menyetujui hasil perhitungan suara baik ditingkat TPS, PPK, kabupaten, dan provinsi.

Saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai, saksi calon legislatif (Caleg), saksi DPD semua menyetujui hasil perhitungan suara, karena mereka mengikuti tahapan pemilu serentak dan tidak melihat adanya kecurangan.

"Melihat semua tahapan yang berjalan di Kabupaten Lumajang, tentunya tidak ada alasan bagi simpatisan-simpatisan golongan tertentu memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi inkonstitusional seperti people power," tegas Arsal.

Menurutnya, semua elemen diberikan kesempatan untuk menggugat hasil pemilu kalau memiliki bukti-bukti kecurangan. Aturannya sudah ada, tinggal menggunakan saluran yang ada.

Masyarakat juga bisa mengawasi semua proses pemilu, dan bisa menyaksikan semua tahapannya melalui pemberitaan-pemberitaan di media. "Jangan pertaruhkan keutuhan NKRI hanya untuk kepentingan golongan," tegasnya.



(eyt)

loading...