Rajut Persatuan, Masyarakat Lumajang Gelar Aksi Damai

LUMAJANG - Ratusan orang dari berbagai elemen menggelar aksi Lumajang Damai di Alun-alun Kota Lumajang, sebagai penyikapan terhadap kondisi politik yang kian memanas.

Kontestasi Pemilu 2019 telah usai, namun suhu politik masih saja memanas hingga selesainya penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU pusat di Jakarta.

Ketua Panitian Lumajang Damai, A’ak Abdullah Alkudus mengatakan, kegiatan aksi damai ini adalah wujud syukur dari masyarakat Kabupaten Lumajang, setelah KPU Pusat selesai melaksanakan rekapitulasi Pemilu 2019.

"Terlepas dari siapapun pemenang dalam pesta rakyat Pemilu 2019, kita sebagai warga negara yang baik harus mendukungnya dengan penuh semangat. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, jangan sampai karena pengumuman presiden ini, kita terpecah belah karena ulah provokator yang tak mau melihat bangsa kita ini bergerak maju," tegasnya.



Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Arsal Sahban turut menyampaikan orasi kebangsaan, dalam kegiatan aksi Lumajang Damai tersebut. "Kedua pasangan calon yang berkontestasi adalah putra terbaik bangsa. Dalam setiap kontestasi selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi siapapun yang menang, kedua pasang calon sudah mengajarkan arti demokrasi kepada Bangsa Indonesia. Mereka adalah pahlawan-pahlawan demokrasi," paparnya.

"Ada hal yang membuat kita semua sedih, karena walau kontestasi sudah usai, tapi pertikaian akibat perbedaan pilihan masih sangat tajam. Timbul aksi people power hanya karena tidak puas akan hasil pemilu. Masyarakat masih banyak yang lebih percaya isu hoaks dari pada fakta," imbuhnya.

Dia menegaskan, TNI dan Polri selalu hadir disetiap proses tahapan pemilu. Setiap pendistribusian kotak suara, TNI dan Polri mengawal dan mengamankannya. Dalam tahapan perhitungan suara juga hadir masing-masing saksi paslon, dan juga unsur bawaslu mengawasi pelaksanaannya.



"Jadi tidak ada ruang bagi penyelenggara negara untuk merubah hasil perhitungan. Apalagi setiap hasil perhitungan suara boleh di ikuti oleh masyarakat serta boleh di foto dan dishare ke media sosial. Sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan yang bersifat terstruktrur, sistematis, dan masif," tegasnya.

"People power tidak pernah terjadi di negara demokratis, karena ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai bentuk check and balance. People power hanya terjadi di sebuah negara yang bersifat otoriter, karena kendali pemerintahan hanya disatu tangan sehingga terjadi potensi pelanggaran HAM yang masif, dan tingkat korupsi yang tinggi," imbuhnya.

Dia berharap, melalui aksi Lumajang Damai ini, bisa menjadi kekuatan dan semangat baru untuk menyatukan kembali perbedaan-perbedaan pilihan yang sempat terjadi. "Kita fokus membangun Kabupaten Lumajang, yang aman, damai dan kondusif. Stigma Lumajang sebagai kota begal, harus kita rubah menjadi Lumajang negeri di atas awan yang hadirkan kedamaian," pungkasnya.