KontraS: Khofifah Belum Punya Komitmen Selesaikan Konflik Syiah

SURABAYA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pertanyakan komitmen Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menyelesaikan konflik Syiah.

Diketahui, saat ini ada sebanyak 224 orang lebih warga syiah dari Kabupaten Sampang, oleh Pemprov Jatim diungsikan di Rusun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, akibat konflik pada Agustus 2012 silam.

Koordinator KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir mengatakan, sejak awal menjabat sebagai orang nomor satu di Jatim, tidak ada program dari Khofifah dalam menyelesaikan kasus berbasis agama dan keyakinan tersebut.

Seharusnya, kata dia, Khofifah membentuk Tim Penyelesaian Konflik Syiah Sampang. Namun hingga kini tim itu tak kunjung tersebt. Padahal, pemerintah berkewajiban menuntaskan konflik sosial sesuai UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

"Dulu waktu pemerintahan sebelumnya sudah ada tim. Tapi tidak terlihat hasil kerjanya," katanya, Senin (27/5/2019).

Khoir menyebut, berdasarkan informasi yang dia terima, sebenarnya sejumlah warga di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang sudah melakukan rekonsiliasi dengan penganut Syiah yang mengungsi di Rusun Jemundo.

Sejumlah jamaah Syiah di Rusun Jemundo dalam seminggu sekali pulang ke kampung halaman mereka di Nangkernang. Selain itu, mereka juga sering berkomunikasi via telepon.

"Justru yang menjadi masalah itu di pemerintah sendiri. Ketika aparat menemukan ada pengungsi pulang ke kampung halamannya, si pengungsi akan dikembalikan lagi ke rusun. Alasannnya keamanan," tandas Khoir.

Dia berharap agar pemerintah berperan sebagaimana fungsinya, yakni menjamin keamanan warga negara. Bukan justru mengembalikan jamaah Syiah ke tempat pengungsiannya.

Menurutnya, di bulan ramadhan ini menjadi momentum bagi Khofifah untuk bisa membentuk forum rekonsiliasi warga setempat dengan jamaah Syiah. "Masalah konflik Syiah Sampang ini hanya butuh komitmen gubernur dalam menyelesaikan konflik tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa enggan dimintai penjelasan terkait penanganan konflik tersebut. Bahkan, Ketua Umum PP Muslimat itu menyebut, penanganan konflik Syiah Sampang tidak masuk dalam program kerja 99 hari gubernur Jatim.

"Tidak bisa bim salabim. Saya sudah bertemu dengan kiai-kiai perwakilan Madura. Lama sekali saya diskusi dengan mereka. Waktu itu kita di Karongan (Sampang). Saya keberatan lho ini sampeyan keluarkan menjelang idul fitri. Bisa nggak bikin berita yang indah. Itu sampeyan melihat ini kasus lama. Tidak usah di rekam," kata Khofifah usai apel pagi penyerahan simbolis THR ASN di kantor gubernur Jatim, Senin (27/5/2019).