KEK Syariah, Pemprov Jatim Diminta Sinergi dengan Kepala Daerah

SURABAYA - Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong Pemprov Jatim bersinergi dengan semua kepala daerah di Madura, untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah.

Jika sinergi ini terjalin dengan baik, maka diyakni program tersebut bisa berjalan dengan maksimal.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa mengatakan, kebijakan menjadikan Madura sebagai KEK, diyakini akan meningkatkan perekonomian warga yang selama ini tertinggal dari wilayah lain di Jatim.

Pihaknya menyambut baik gagasan Gubernur Jatim kaitannya dengan kawasan ekonomi. "Kita akui bahwa Madura sampai hari ini tertinggal dibanding dengan daerah lain di Jatim," katanya, Senin (3/6/2019).

Dia menambahkan, Pemprov Jatim tidak hanya harus bersinergi dengan kepala daerah setempat, tapi juga dengan para ulama Madura. Pasalnya, selama ini, peran ulama sangat berpengaruh di provinsi penghasil garam tersebut.

"Saya kira harus melibatkan beberapa kepala daerah dari Madura. Kemudian harus melibakan tokoh kiai. Ini penting karena kaitannya dengan kultur Madura berbeda dibanding daerah lainnya," imbuhnya.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi yang masih belum tergarap maksimal di Madura. Salah satunya adalah garam rakyat yang dikelola petani di sepanjang pesisir Madura. Di samping itu, Madura juga punya tempat-tempat wisata yang menarik, tetapi sampai saat ini belum digarap maksimal.

Kebijakan menjadikan Madura KEK, harus bisa menggarap sektor tersebut dan mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar. "Di samping menjadi penghasil garam terbesar di Jatim, potensi pariwisata Madura juga belum digarap secara optimal," jelasnya.



Diketahui, Pemprov Jatim akan menjadikan Madura sebagai KEK Syariah. Hal ditandai dengan rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang akan membangun Islamic Science Park di kaki jembatan tol Suramadu sisi Madura.

Bahkan, konsep Islamic Science Park sudah disiapkan, yakni 20 persen edukasi, 30 persen kesenian, dan 50 persen hiburan. Luas lahan yang dibutuhkan mencapai 101 hektare. Rencananya, pembangunan tersebut menjadi bagian terintegrasi secara menyeluruh.

"Islamic Science Park saya harapkan bisa menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Ini kalau menjadi PSN akan lebih cepat pengembangannya. Dari segi detail plannya sudah rampung," kata Khofifah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tentang Pemilihan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) lalu.

Menurut Khofifah, keberadaan Islamic Science Park akan mampu meningkatkan di Jatim. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Di Jatim, juga terdapat ribuan pondok pesantren dengan puluhan ribu santri.

"Kita sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan terbesar di dunia, sudah saatnya kita menarik pasar syariah international ke Indonesia," katanya.