Operasional Pelabuhan Jangkar Situbondo Terganjal Izin Kemenhub

Senin, 03 Juni 2019 - 20:20 WIB
Operasional Pelabuhan Jangkar Situbondo Terganjal Izin Kemenhub
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan pembangunan pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A A A
SITUBONDO - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan pembangunan pelabuhan Jangkar, yang ada di Kabupaten Situbondo, Senin (3/6/2019) siang.

Dia memastikan, pelabuhan sudah siap digunakan. Sayangnya, saat ini operasional masih menunggu izin trayek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Khofifah, jika izin trayek pelayaran dari Pelabuhan Jangkar sudah turun, maka pelabuhan siap difungsikan. Bahkan, akan berdampak pada mobilitas barang dan angkutan berat yang selama ini bertumpu pada Pelabuhan Ketapang.

"Dermaga di Pelabuhan Jangkar Situbondo ini untuk infrastrukturnya boleh disebut sudah jadi. Saya tadi juga saat bertemu dengan Menteri Perhubungan sudah saya sampaikan feasibilty study (FS) nya sudah tinggal sedikit. Maka sesudah itu izin trayeknya bisa segera dikeluarkan," kata Khofifah di lokasi Pelabuhan Jangkar.

Orang nomor satu di Jatim ini juga menyebut, pihaknya sudah menandatangani surat yang dikirimkan ke Menhub terkait izin trayek tersebut. Jika izin trayeknya sudah dikeluarkan maka Pelabuhan Jangkar ini bisa melayani rute pelayaran sampai ke Pelabuhan Lembar di Mataram, Kupang dan kawasan Nusa Tenggara Timur.

"Artinya bus dan truk yang biasanya harus lewat Ketapang maka lebih efektif ke jalur ini," tegas Khofifah.

Trayek Pelabuhan Jangkar ini nantinya akan mengurangi bongkar muat pelabuhan Ketapang dan kemacetan di Bali. Karena salah satu trayeknya adalah ke Lembar Mataram.

Maka dari itu, guna menyiapkan operasional Pelabuhan Jangkar, Pemprov Jatim akan menyiapkan infrastruktur akses jalan ke Pelabuhan Jangkar. Tepatnya melebarkan jalan dan juga menguatkan aspal untuk menjadi akses ke Pelabuhan Jangkar.

"Maka yang butuh disiapkan adalah menyiapkan perluasan akses masuk ke pelabuhan. Tadi kami sudah diskusi butuh sekitar 4,5 km jalan yang harus diperluas. Pelebarannya sekutar dua meter ke kanan dan dua meter ke kiri. Supaya armada besar yang masuk ke Pelabuhan Jangkar bisa lebih nyaman," tegas Khofifah.

Dana pelebaran jalan ini bakal disiapkan Pemprov Jatim melalui perubahan anggaran keuangan APBD 2019 mendatang. "Tadi saya sudah sampaikan kita anggarkan di Perubahan-APBD. Kira-kira butuh Rp20 miliar. Insya Allah Pemprov akan anggarkan skema bantuan keuangan daerah untuk membangun jalan 4,5 km tersebut," tandas Khofifah.

Dengan siap beroperasinya Pelabuhan Jangkar ini, Khofifah optimistis, selain berdampak pada efektifitas distribusi barang, juga bakal mendukung perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Situbondo.

Dengan kedalaman dermaga yang mencapai 8 meter, dia menyebut kapal pesiar bisa bersandar ke Pelabuhan Jangkar. "Promosi pariwisata Kabupaten Situbondo bisa juga ikut digencarkan. Mulai Baluran, Pantai Bama, Pantai Pasir Putih," pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Fattah Jasin mengatakan, Pelabuhan Jangkar ini akan melayani long distance ferry atau kapal ferry dengan jarak jauh. Dengan operasional pelabuhan Jangkar ini akan sangat membantu penyedia layanan jasa angkutan kapal laut. Karena jauh akan meringankan biaya angkutan.

"Pelabuhan Jangkar ini akan memotong rute. Biasanya dari Jawa ke NTT harus lewat Ketapang dulu, lalu ke Padangbai Bali, baru ke Lembar Mataram. Kalau izin trayek Pelabuhan Jangkar kita sudah keluar maka langsung bisa ke Lembar tentu akan lebih efisien," tegas Fattah.
(eyt)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.7194 seconds (0.1#10.140)