Hadapi WTO, Risma Minta Masyarakat Miliki Sertifikasi

SURABAYA - Menghadapi perdagangan bebas atau The World Trade Organization (WTO), Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengingatkan masyarakat pentingnya sertifikasi.

Sebab, perdagangan bebas yang mulai diterapkan tahun depan, akan berdampak secara langsung pada perdagangan barang dan jasa.

Risma menuturkan, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, sudah mengantisipasi hal itu dengan memberikan sertifikasi gratis kepada sejumlah pekerja sebelum era perdagangan bebas Asean itu dimulai.

Namun demikian, ia kembali mengingatkan kepada masyarakat, akan pentingnya sebuah sertifikasi agar mereka siap menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

"Sebetulnya saya sudah menyiapkan (sertifikasi gratis) sebelum perdagangan bebas Asean itu mulai 2016. Tahun 2014 saya sudah siapkan," kata dia, Kamis (6/6/2019).

Risma melanjutkan, tantangan yang akan dihadapi Surabaya ke depan adalah berkurangnya lapangan pekerjaan akibat dari dampak revolusi industri 4.0 dan kewajiban pemenuhan standarisasi pada sebuah produk di era WTO. Karena itu, hal ini penting untuk menjadi antisipasi dengan seksama.

"Kita mulai beberapa tahun lalu, contohnya kita memberikan biaya gratis untuk sertifikasi, tukang batu, tukang listrik juga pekerja-pekerja lain termasuk hak merek dan paten itu kita bantu," ujarnya.

Untuk bersiap menghadapi era mendatang, Presiden United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac) ini kembali mengimbau kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi.

Masyarakat diharapkannya tidak terus berada di zona nyaman, karena ke depan persaingan global akan semakin ketat. "Cuman saya harus mengingatkan kembali kepada warga, untuk kita bisa siap semuanya," ujarnya.

Ia menyebut banyak warga Surabaya yang mempunyai keahlian di bidangnya. Akan tetapi, mereka tidak memiliki sertifikasi yang mendukung untuk pekerjaannya itu. Karena itu, Wali Kota Risma mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi dalam menyongsong era persaingan global.

"Karena itu memang kita harus menyiapkan. Makanya kita mulai beberapa tahun itu kita bantu untuk sertifikasi gratis," kata wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini.

Bahkan, untuk mendukung hal itu, Risma meluncurkan konter permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Gedung Siola.

Hal ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Surabaya kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya. "Saya berikan 150 (kuota) free langsung habis, tapi yang ngurus lain juga banyak," katanya.