Strategi BUMD Jatim Perlu Dimasukkan Dalam RPJMD 2019-2024

SURABAYA - Strategi dan rencana pengembangan BUMD milik Pemprov Jatim perlu dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim 2019-2024.

Harapannya, menurut Wakil Ketua Panitia Khsusus (Pansus) (RPJMD) Jatim, Renville Antonio, dengan masuk dalam RPJMD kinerja dan perkembangan BUMD tersebut dapat terpantau dengan baik.

Pihaknya mengaku memiliki landasan hukum yang bisa menjadi dasar usulan tersebut. Di antaranya, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk BUMD.

Ditambah lagi dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa, gubernur wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.

Kemudian PP No. 54/2017 tentang BUMD yang juga menjelaskan, setiap pembangunan BUMD wajib disertai RPJMD. "Maka dari itu, kami mengusulkan ada bab khusus tentang BUMD di RPJMD," katanya, Jumat (7/6/2019).

Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim tersebut, juga mengatakan, jika program dan strategi BUMD dimasukkan dalam RPJMD, maka akan menjadi panduan komprehensif untuk semua pamangku kepentingan dalam memastikan agar BUMD bergerak sesuai dengan visi misi Gubernur.

Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, kata dia, telah memiliki garis pembangunan yang jelas. "Pada dasarnya, RPJMD merupakan tempat sekaligus alat untuk merealisasikan visi dan misi Gubernur Jatim. Ini terangkum dalam Nawa Bhakti Satya," imbuhnya.

Renville memastikan bahwa RPJMD akan selesai tepat waktu. Saat ini RPJMD disusun sesuai dengan peraturan perundangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJMD nantinya juga akan berpengaruh terhadap program di tiap tahun. "Dampak dari RPJMD yang paling dekat adalah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019 yang juga akan mulai dibahas pertengahan tahun ini," pungkas Renville.