Halal Bi Halal di Grahadi, Khofifah-Gus Ipul Bahas Soal Kuburan

Selasa, 11 Juni 2019 - 15:15 WIB
Halal Bi Halal di Grahadi, Khofifah-Gus Ipul Bahas Soal Kuburan
Ketua PBNU Saifullah Yusuf (kanan) saat halal bi halal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi.Foto/ist
A A A
SURABAYA - Ketua PBNU Saifullah Yusuf datang ke Gedung Negara Grahadi, Selasa (11/6/2019) menghadiri halal bi halal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak.

Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf tiba tepat pukul 10.00 WIB dan menjadi tamu terakhir Gubernur Khofifah karena halal bi halal itu digelar mulai pukul 08.00-10.00 WIB. Gus Ipul tiba dan langsung disambut Emil Dardak bersama istri Arumi Bachsin. Mereka bertiga lantas ngobrol ringan sebelum kemudian Khofifah datang ikut nimbrung satu meja dengan mereka.

Ketiganya tampak ngobrol santai. Beragam topik mereka bahas mulai dari isu-isu politik terkini hingga guyonan-guyonan khas pesantren. Salah satu yang dibahas tentang revitalisasi makam atau kuburan.

Pembahasan makam ini bermula ketika Gus Ipul menceritakan revitalisasi makam yang ada di Dusun Jeruk, Ledug, Pasuruan atau berada di areal wisata halal Ngopibareng Pintulangit. “Umumnya makam belum menjadi perhatian. Biasanya rimbun dan terkesan angker. Padahal makam adalah rumah masa depan kita semua,” kata Gus Ipul.

Di Ledug, Gus Ipul mencontohkan, upayanya mengubah makam dari kesan angker menjadi sangat indah. Sehingga membuat warga betah berdo’a di dalam kompleks makam bahkan menjadi arena selfie. Di makam Ledug sendiri seluruh batu nisan diganti dengan baru dan seragam.

Selain itu, rumput makam diganti rumput taman. Lampu-lampu hias juga dipasang di pepohonan besar yang ada di sekitar makam. Tempat khusus berdoa bagi peziarah, tempat parkir, toilet serta kantor pengelola makam juga dibangun melengkapi kesan indah makam.

Masalah makam umum menurut Gus Ipul cukup serius dan memerlukan perhatian khusus. Apalagi saat ini sering ditemukan gesekan sosial soal boleh tidaknya warga tertentu dimakamkan di sebuah kompleks makam.

“Soal siapa yang boleh dimakamkan dan siapa yang tidak boleh dan masalah lahan yang menyempit. Jadi pemerintah harus ikut mengatur soal makam ini,” kata mantan wakil gubernur Jatim dua periode ini.

Sementara itu, Khofifah sendiri ternyata juga punya pandangan yang sama. Orang nomor satu di Jatim itu bahkan sempat mengeluhkan soal makam ini. Karenanya, Khofifah setuju pemerintah punya perhatian lebih terhadap pengelolaan makam melalui kebijakan yang tepat. Pemberian anggarannya melalui dana desa. “Ini memang wewenang kabupaten dan kota. Tapi makam memang harus distandarisasi,” katanya.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 6.7140 seconds (0.1#10.140)