Jelang Sidang MK, di Blitar Beredar Video Dukungan TNI/Polri Menindak Perusuh

Rabu, 12 Juni 2019 - 13:15 WIB
Jelang Sidang MK, di Blitar Beredar Video Dukungan TNI/Polri Menindak Perusuh
Sidang sengketa pilpres segera digelar di MK. Saat ini beredar video dukungan TNI/Polri menindak perusuh.Foto/dok
A A A
BLITAR - Menjelang sidang penyelesaian sengketa pemilu pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/6/) lusa, video dukungan masyarakat kepada TNI dan Polri beredar luas.

Salah satunya di wilayah Kabupaten Blitar. Selain menyebar antar whatsApp (WA) video yang dibuat sejumlah warga dan tokoh masyarakat itu juga dikirimkan ke mapolres Blitar.

Intinya menolak segala bentuk kerusuhan dalam sidang MK sekaligus mendukung TNI dan Polri menindak tegas setiap pelaku kerusuhan.

"Setidaknya sudah ada 5 video dukungan itu yang masuk ke kami," ujar Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanuddin kepada Sindonews.com Rabu (12/6/2019).

Video singkat itu berdurasi dibawah 1 menit. Misalnya video yang dibuat Bambang Purwanto warga Desa Bendolonje, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, hanya berdurasi 0,26 menit. Juga video buatan Agus Munir selama 0,19 menit serta rekaman video Dipta warga Talun hanya 0,23 menit.

Semua pesan yang disampaikan sama. Menolak segala kerusuhan dalam sidang penyelesaian pilpres 2019 di MK. Semua pembuat video juga menutup pesannya dengan NKRI harga mati.

"Semua video itu merupakan bentuk dukungan kepada TNI dan khususnya Polri untuk menjaga jangan sampai ada rusuh dan tetap damai apapun putusan sidang MK, "kata Burhanuddin.

Bagi polres Blitar, kata Burhanuddin, beredarnya video itu sebagai hal positif. Hal itu menunjukkan masyarakat begitu peduli sekaligus mendukung terciptanya Kamtibmas, khususnya di Blitar.

Apapun hasil putusan MK dalam sengketa Pilpres 2019, masyarakat berharap besar tetap tercipta suasana yang damai. "Dan kami sangat mengapresiasi. Atas dukungan ini kami mengucapkan terima kasih, "jelas Burhanuddin.

Seperti diketahui tahapan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK akan dimulai Jumat depan (14/6). Sejumlah isu pun bermunculan, yakni diantaranya terkait jabatan Cawapres 01 KH Makruf Amin.

Dalam proses persidangan hingga putusan hakim MK, sejumlah pihak mengkhawatirkan berpotensi terjadinya kerusuhan.
(msd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.2956 seconds (0.1#10.140)