Kebijakan Khofifah Gratiskan Pendidikan SMA-SMK Negeri Diapresiasi

SURABAYA - Mulai bulan depan, Juli 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim) akan menggratiskan SPP SMA dan SMK Negeri se-Jatim. Sedangkan SMA dan SMK swasta mendapatkan biaya subsidi SPP dengan nilai berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Sekber Relawan Khofifah, Ari Kusuma menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang langsung memenuhi janji kampanye di tahun pertamanya memimpin Jatim. "Kita warga Jatim patut mengapresiasi dan menyambut baik kerja cepat Ibu Khofifah dan Pak Emil," kata Ari, Sabtu (15/6/2019).

Menurut Ari, penggratisan SMA dan SMK merupakan kesan pertama yang sangat baik dari Khofifah-Emil di awal pemerintahannya. "Dengan mewujudkan janji kampanyenya yang sangat nyata, maka akan dirasakan langsung oleh warganya," kata mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial tersebut.

Bagi Ari, kesan pertama adalah salah satu faktor utama yang sangat penting untuk ditunjukan setiap individu atau kelompok, karena orang lain atau publik akan terus mengingatnya. "First impression (kesan pertama) yang dilakukan Ibu Khofifah ini akan memiliki social impact yang tinggi di masyarakat dan publik akan selalu mengingatnya. Misalnya: Ingat sekolah gratis, ingat Khofifah-Emil," jelas dia.

Terlebih lagi, program populis Khofifah-Emil ini mendapat dukungan penuh dari berbagi elemen masyarakat di Jatim.

Hal itu terlihat dari antusiasme publik yang memberi dukungan lewat media sosial, termasuk aktif mengomentari postingan Khofifah di akun Instagram-nya.

"Ekspresi rakyat adalah hal yang utama untuk mengukur watak sebuah pemerintahan. Salah satu bentuk ekspresi rakyat yang terlihat, antara lain komentar-komentar yang muncul di akun Instagram Ibu Khofifah," kata Ari.

Alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itupun mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan pengawasan, agar program berjalan lancar dan baik tanpa ada upaya oknum yang mencoba menyelewengkannya. "Apalagi Ibu Khofifah sangat terbuka soal dukungan dan pengawasan terhadap program-programnya. Salah satunya dengan memfasilitasi lewat aplikasi Quick Cettar yang diluncurkan bulan Ramadhan lalu," kata Ari.

Sementara itu, pengamat Politik asal Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang, Ahmad Hasan Ubaid menambahkan, kebijakan menggratiskan biaya SPP SMA dan SMK se-Jatim ini sangat tepat. Ini mengingat pendidikan adalah salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi sesuai amanat UU. "Sehingga pemerintah sebenarnya memiliki kewajiban membantu masyarakat dalam upaya mendapatkan kemudahan dalam pendidikan, termasuk kemudahan dalam akses dan pembiayaan," pungkas dia.