Cegah Kerusuhan, Pemkab Blitar-Polisi Gelar Deklarasi Damai

BLITAR - Aksi penolakan terhadap segala bentuk kerusuhan paska Pemilu 2019 terus digaungkan di Blitar. Pemkab dan polres Blitar bersama sama menggelar deklarasi damai bertajuk “Dari Blitar Untuk Indonesia Bersatu”.

Deklarasi yang dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha, Dandim 0808 Blitar, Danyon 511 dan seluruh Forkompimda juga sekaligus sebagai perayaan HUT Bhayangkara ke-73. Deklarasi yang berlanjut dengan acara ngonthel bareng itu berlangsung di alun alun Kanigoro, Kabupaten Blitar.

“Deklarasi ini merupakan wujud nyata masyarakat yang menolak segala bentuk kerusuhan paska pemilu 2019,“ kata Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha kepada wartawan Minggu (16/6/2019). Paska kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta lalu, sikap tegas itu terus dikampanyekan.

Penolakan terhadap segala bentuk kerusuhan terus disuarakan. Termasuk sebagai antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi paska keputusan Mahkamah Konstitusi mendatang. Sebelumnya sikap serupa diperlihatkan sejumlah tokoh masyarakat di Blitar Raya.

Mereka beramai ramai membuat rekaman video yang diedarkan di media sosial. Beberapa video diantaranya juga dikirimkan kepada aparat kepolisian. Atas nama NKRI harga mati, intinya menolak kerusuhan paska pemilu pilpres dan mendukung aparat Polri dan TNI menindak tegas para perusuh.

“Kita juga terus mewaspadai pihak pihak tertentu yang ingin memceha belah persatuan dan kesatuan bangsa,“ tegas Anissullah. Dalam deklarasi yang berlanjut bersepeda santai itu, Anissullah juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pada konteks Blitar, dirinya berharap Blitar yang situasinya kondusif dan aman akan senantiasa terus terjaga. Hal senada disampaikan Bupati Blitar Rijanto yang mengatakan terselenggaranya deklarasi damai bertajuk “Dari Blitar Untuk Indonesia Bersatu” itu tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat.

Sebagai kepala daerah, dirinya menilai pemilu sudah selesai. Jika memang masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, dirinya berharap semua pihak untuk menghomrati dan menerima apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. “Apapun keputusan MK hendaknya dihormati dan diterima oleh semua pihak,“ katanya.