Pansel KPK Buka Peluang Calon Pimpinan KPK dari Daerah

MALANG - Keberadaan para tokoh, akademisi, dan pegiat anti korupsi di daerah mendapatkan ruang untuk menjadi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesempatan yang terbuka luas bagi putera-puteri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara, untuk memimpin lembaga anti korupsi tersebut, terungkap dalam diskusi publik tentang seleksi Capim KPK di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang.

Diskusi dengan tema "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK" tersebut, dihadiri oleh anggota panitia seleksi (Pansel) Capim KPK, Hendardi, Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, KPK ke depan diharapkan lebih mampu membangun sikap anti korupsi dengan memprioritaskan pada proses pencegahan di segala bidang. Hal tersebut, juga telah dirumuskan sejak kepanitiaan ini mulai bekerja pada 20 Mei 2019 yang lalu.

"Kemarin (Selasa 18/6/2019), kami baru bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kerja-kerja panitia. Sejalan dengan semangat Bapak Presiden, ke depan KPK diharapkan mampu berperan membangun sikap anti koupsi melalui upaya pencegahan," ujarnya.

Dia juga menegaskan, dengan menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai priositas kerja KPK, bukan berarti menghilangkan peran penindakan seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini sudah dilakukan KPK.

"Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan juga harus menjadi prioritas. Hal ini melihat pengalaman yang sudah-sudah, bahwa penangkapan-penangkapan yang telah dilakukan belum juga mampu menekan aksi korupsi," tuturnya.

Terkait proses seleksi calon pimpinan KPK, Hendardi mengaku peran para akademisi sangat penting dalam menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

"Kami datang ke berbagai kota dan kampus, seperti Kota Malang, Kota Surabaya, dan Padang, untuk melakukan sosialisi seleksi ini, karena daerah-daerah di Indonesia sangat penting perannya dalam proses seleksi pimpinan KPK, untuk mewujudkan pimpinan KPK yang berintegritas," ujarnya.

Seperti di Kota Malang, dia menyebutkan banyak aktivis-aktivis anti korupsi yang lahir dan terus berkomitmen untuk membangun gerakan anti korupsi. Tentunya peran mereka sangat diharapkan dalam proses seleksi pimpinan KPK. Bahkan, turut mendaftarkan diri.

Pada proses seleksi kali ini, diakui Hendardi minat masyarakat untuk menjadi Capim KPK sangat tinggi. Buktinya, sejak dibuka pendaftaran sudah ada 11 orang yang mendaftarkan diri. Diharapkan semakin banyak pendaftar dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, dia menegaskan bahwa menjadi pimpinan KPK bukan mencari pekerjaan, tetapi dibutuhkan orang orang yang berkomitmen untuk membangun Indonesia bersih dari korupsi.

"Kami akan melakukan proses seleksi ketat, karena tantangan ke depan semakin besar. Termasuk menjaring calon pimpinan KPK yang mampu terbebas dari kepentingan politik, dan idiologi tertentu, serta kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.



Proses seleksi juga melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelejen Negara (BIN). Hal ini untuk mensterilkan pimpinan KPK dari berbegai kepentingan politik, ekonomi, idiologi, bahkan kartel narkoba.

Tantangan dalam proses seleksi pimpinan KPK kali ini juga sangat berat, karena dilaksanakan di tengah kondisi politik yang sedang menghangat. Namun, Hendardi menegaskan, panitia seleksi berkomitmen untuk melaksanakan seleksi secara independen.

Wawan Sujatmiko dari Transparancy International Indonesia, yang turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik tersebut, juga mengakui beratnya tantangan yang harus dihadapi Pansel Capim KPK dalam proses seleksi kali.

"Kami salut kepada Pak Hendardi dan kawan-kawan di pansel ini, karena mereka harus bekerja di tengah kuatnya tarik-menarik kekuatan politik yang sangat besar. Namun panitia seleksi masih terus bekerja dengan komitmen dan independen," tuturnya.

Dia mengingatkan panitia seleksi calon panitia KPK, untuk terus memperhatikan secara cermat para pendaftar, apalagi menjelang akhir penutupan pendaftaran, karena biasanya di menit akhir pendaftaran jumlah pendaftarnya akan membeludak dan akan sulit dipantau kualitas, komitmen, dan integritasnya.

"Jangan sampai, orang-orang yang tidak memiliki komitmen dan integritas dalam membangun Indonesia bersih dari korupsi masuk seleksi dan melemahkan lembaga anti korupsi ini," tegasnya.

Selain persoalan proses seleksi, Wawan juga berharap, pimpinan KPK yang akan datang tidak melupakan kasus-kasus korupsi lama yang hingga kini masih belum tuntas. Di antaranya kasus BLBI, Bank Century, Wisma Atlit Hambalang, E-KTP, dan Pelindo II.

Selama ini, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Transparancy International Indonesia, KPK masih terjebak pada konflik-konflik internal dan konflik dengan lembaga-lembaga di luar KPK.

"Konflik ini harus mampu diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru, sehingga kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak lagi tersandera oleh konflik yang menyita banyak energi tersebut," tegasnya.

Dekan FH UB Malang, Ali Safa'at menegaskan, calon yang mendaftarkan diri dalam proses seleksi ini, tentunya harus bisa memenuhi maksud pembentukan KPK sebagai lembaga yang memiliki daya picu kuat untuk pemberantasan korupsi.

"Karena semangat pembentukan KPK sebagai lembaga yang memiliki daya pitu untuk memberantas korupsi, maka para calon pimpinannya bukan sekedar mampu menangani pemberantasan korupsi saja, tetapi juga mampu mengembangkan dalam pencegahan korupsi," tuturnya.

Selain itu, pimpinan KPK yang baru juga harus mampu menyelesaikan konflik internal dan eksternal, serta mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk membangun Indonesia bersih dari korupsi.