alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jalani Pemeriksaan Selama 5 Jam, Bambang DH Dicecar 20 Pertanyaan

Lukman Hakim
Jalani Pemeriksaan Selama 5 Jam, Bambang DH Dicecar 20 Pertanyaan
Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (DH) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, terkait kasus dugaan korupsi PT YEKAPE dan YKP. Foto/SINDOnews/Ali Masduki

SURABAYA - Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (DH) mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, guna menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi.

Dugaan korupsi tersebut, terjadi di PT YEKAPE dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya. Bambang DH yang diperiksa sebagai saksi, tiba di Kejati Jatim sekitar pukul 09.00 WIB, dan baru keluar pukul 14.00 WIB.

Usai menjalani pemeriksaan, Bambang DH yang mengenakan baju putih lengan panjang ini mengaku mendukung penuh langkah Kejati Jatim dalam mengusut tuntas kasus YKP dan PT YEKAPE.



Jalani Pemeriksaan Selama 5 Jam, Bambang DH Dicecar 20 Pertanyaan

Dia menyatakan, sejak menggantikan Sunarto sebagai Wali Kota Surabaya, pada tahun 2002 lalu, sudah berupaya agar aset YKP dan PT YEKAPE bisa kembali ke Pemkot Surabaya. "Saya sudah bicara baik-baik dengan Pak Yasin (Sekda Kota Surabaya sekaligus ketua YKP) agar YKP dikembalikan ke Pemkot Surabaya," katanya, Selasa (25/6/2019).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini mengungkapkan, pihaknya juga berkirim surat resmi ke YKP agar aset Pemkot Surabaya itu secepatnya diserahkan ke Pemkot Surabaya. Namun lagi-lagi upaya itu mentah.

Menurut Bambang DH, YKP enggan mengembalikan aset yang berupa tanah dan bangunan itu ke Pemkot Surabaya, karena yakin itu milik mereka. Buktinya adalah akta notaris yang menyebutkan aset itu bukan milik Pemkot Surabaya, melainkan milik YKP. "Hingga akhirnya, saya melaporkan ke Kejari Surabaya agar memeriksa petinggi YKP," kata dia.

Jalani Pemeriksaan Selama 5 Jam, Bambang DH Dicecar 20 Pertanyaan

Bambang DH dengan tegas menyatakan bahwa, aset YKP merupakan milik Pemkot Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan modal dari yayasan itu terbentuk berasal dari Pemkot Surabaya.

Pihaknya berharap agar aset YKP bisa segera kembali ke Pemkot Surabaya seperti halnya Gedung Gelora Pancasila. "Saya senang Gelora Pancasila bisa kembali dikuasai Pemkot Surabaya. Kolam renang Brantas juga saya harap bisa dikuasai Pemkot Surabaya," ujar mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Bambang DH dicecar 20 pertanyaan. Pertanyaan itu seputar kronologis peralihan dari YKP menjadi PT YEKAPE.

Sejauh ini, pihaknya masih belum berencana menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dia berdalih akan melakukan pendalaman. "Dalam kasus ini kami juga minta bantuan sejumlah pihak seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) hingga Badan Pertanahan Surabaya," ujarnya.



(eyt)

loading...