Mendikbud Ingatkan Pemda Ikut Bertanggung Jawab Atas Sekolah Swasta

Jum'at, 05 Juli 2019 - 09:12 WIB
Mendikbud Ingatkan Pemda Ikut Bertanggung Jawab Atas Sekolah Swasta
Mendikbud Muhadjir Effendy saat menghadiri Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kampus Muhammadiyah Pekanbaru, Kamis (4/7/2019). Foto/SINDOnews/Banda Haruddin Tanjung
A A A
PEKANBARU - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy mengingatkan kepada seluruh sekolah swasta agar segera berbenah. Sekolah swasta diharapkan dapat memenuhi standar sekolah negeri.

"Saya minta sekolah swasta berbenah, perbaiki kualitas. Jangan banyak sekolah yang hanya bisa menampung dari calon siswa yang tidak lolos di negeri," kata Muhadjir saat acara Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) di Pekanbaru, Riau, Kamis (4/7/2019).

Dia berharap kualitas pendidikan sekolah yang dikelola yayasan (swasya) minimal setara dengan sekolah negeri dalam semua hal. Bahkan dia berharap bisa lebih dari sekolah negeri.

Untuk itu, sekolah swasta harus memperbaiki kualitas sarana prasarana maupun tenaga pengajarnya. Dengan ada pembenahan, dia meyakini input yang dihasilkan akan lebih baik.

Namun untuk perbaikan mutu dari sekolah swasta, peran pemda sangat dibutuhkan. Hal ini karena daerahlah yang memberikan izin pendirian sekolah.

"Jangan sampai sekolah swasta mengecewakan orang tua murid. Pemda harus bertanggung jawab juga, karena mereka yang memberi izin. Jadi pemda bisa menekan mereka agar bisa lebih baik," kata dia.

Jika sekolah swasta tidak berbenah maka Mendikbud meyakini sekolah itu akan ditinggalkan calon siswa. Oleh karena itu, perbaikan mutu harus segera dilakukan sekolah-sekolah swasta.

Dalam kesempatan itu Mendikbud juga sempat menyinggung soa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia mengakui sistem zonasi PPDB tahun ini banyak menuai pro dan kontra. Namun dia menegaskan kebijakan itu sangat bagus untuk pemerataan.

"Pasti ada yang puas, ada yang tidak. Namanya juga sistem," ujar dia.

Dia menjelaskan, sistem zonasi merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Dengan diterapkannya zonasi maka tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.7486 seconds (0.1#10.140)