Diduga Jadi Alat Politik, Dewan Blitar Desak Pendamping PKH Dibubarkan

BLITAR - Tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) didesak untuk dibubarkan. Tidak hanya di Kabupaten Blitar, pembubaran sebaiknya dilakukan secara nasional.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo, keberadaan tim pendamping PKH tidak efektif dan efisien. Selain itu hanya menjadi kepentingan politik kelompok tertentu.

"Sebaiknya dibubarkan saja (Tim PKH). Karena hanya menjadi alat politik," ujar Wasis kepada sindonews.com Selasa (16/7/2019). PKH merupakan program pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan. Bantuan yang bersumber dari APBN itu diberikan kepada keluarga miskin, yakni setiap keluarga Rp 2 juta per tahun.

Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk tim pendamping, yakni yang ditempatkan di setiap desa dan di bawah kordinator kabupaten. Sebagian besar dari mereka berasal jaringan aktivis yang berafiliasi pada kelompok politik tertentu.

Yang menjadi persoalan, di setiap perhelatan politik para pendamping yang seharusnya netral justru terlibat dalam pendulangan suara. Mereka menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan keluarga miskin. Bahkan, kata Wasis tidak sedikit yang menjadi alat politik.

"Ini yang tidak bagus. Karenanya harus dibubarkan saja. Karena memanaskan suhu politik di bawah," jelas Wasis yang juga politisi Partai Gerindra. Dengan dihapusnya tim pendamping (PKH) tambah Wasis, negara bisa menghemat pengeluaran yang tidak kecil. Anggaran yang dikucurkan tiap tahun untuk honorarium pendamping bisa dialihkan ke program lain.

Di sisi lain pelaksanaan program PKH cukup ditangani aparat pemerintah desa. "Dengan dihapusnya tim pendamping PKH, negara bisa menghemat anggaran," kata Wasis. Sementara itu pihak pendamping PKH, yakni terutama di Kabupaten Blitar belum bisa dikonfirmasi.