KPK-Muhammadiyah Kerja Sama Bentuk Karakter Cegah Korupsi

YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Muhammadiyah bekerja sama dalam membentuk karakter bangsa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebagai tindak lanjutnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) kerjasama itu di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, DIY, Kamis (18/7/2019).

Agus mengatakan, kerja sama ini bukan hanya sebagai bentuk implementasi salah satu kewenangan KPK, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi, tapi yang lebih penting lagi bagaimana menanamkan budaya antikorupsi tersebut melalui pembentukan karakter bangsa.

”Jadi, itu tujuan dari kerja sama ini, yakni pembentukan karakter bangsa,” kata Agus seusai penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, untuk penguatannya sendiri dapat melalui berbagai cara, antara lain pendidikan dan latihan.

Muhammadiyah dalam pendidikan dan latihan juga sudah memiliki kurikulum dan sis tem, KPK juga membuat ini bisa disinergiskan. "Punya Muhammadiyah disempurnakan menjadi masukan KPK, punya KPK disempurnakan dengan punya Muhammadiyah," kata dia.

Selain itu, Muhammadiyah juga mempunyai banyak institusi pendidikan, mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan juga masjid serta pesantren. Jadi, hal itu sangat signifikan dalam membentuk karakter bangsa. "Dengan begitu, rakyat bisa check dan balance dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan," kata dia.

Haedar mengatakan, sebenarnya ini buka pertama kali pihaknya melakukan kerja sama dengan KPK. Sebelumnya sejak 2000, organisasi yang dipimpinnya telah bekerja sama untuk program gerakan antikorupsi sehingga apa yang saat ini ditandatangani merupakan akselerasi.

"Untuk itu, kami akan melakukan pendidikan dan pelatihan baik di institusi Muhammadiyah ataupun di masyarakat agar tercipta iklim budaya anti-korupsi," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mendorong dakwah Muhammadiyah di berbagai institusi pemerintahan, TNI Polri, dan lembaga terkait untuk memiliki kebijakan bahwa korupsi itu harus hilang.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen kolektif, bukan hanya tugas KPK. "Kalau institusi ini punya political will yang masif ber sama KPK, insya Allah ada progres yang luar biasa," kata dia.

Muhammadiyah juga akan menanamkan nilai dakwah yang membentuk karakter dan orang Indonesia yang berbudi luhur dalam meraih harta kekayaan dengan cara halal dan toyyiban. "Itu satu bentuk yang kami lakukan," pungkas dia.