PKH Didesak Dibubarkan, Ini Reaksi Koordinator Pendamping PKH Jatim

Jum'at, 19 Juli 2019 - 11:00 WIB
PKH Didesak Dibubarkan, Ini Reaksi Koordinator Pendamping PKH Jatim
Desakan pembubaran tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) oleh DPRD Kabupaten Blitar mendapat respon PKH Provinsi Jawa Timur. Foto/Ilustrasi
A A A
BLITAR - Desakan pembubaran tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) oleh DPRD Kabupaten Blitar mendapat respon PKH Provinsi Jawa Timur.

Koordinator pendamping PKH Jawa Timur Mahbub Alfarabi mengatakan, eksistensi pendamping melekat pada program yang ada (PKH).

Menurut dia, tim pendamping akan berhenti atau bubar sendiri jika program (PKH) sudah tidak berlanjut. "Sebab pendamping PKH bagian dari program," ujar Mahbub Alfarabi melalui pesan WA kepada SINDONEWS.

PKH merupakan program nasional yang bergulir sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Secara halus Bobi begitu biasa disapa, menolak desakan anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo yang meminta pemerintah membubarkan pendamping PKH.

Dia justru bertanya balik tudingan keberadaan pendamping dianggap tidak efisien dan hanya menghamburkan uang negara.

"Dinilai tidak efisien itu darimana sudut pandangnya," kata Bobi.

Tugas yang dipikul pendamping PKH di masyarakat tidak kecil. Bobi mencontohkan di Kabupaten Blitar. Satu pendamping menangani sebanyak 300-600 kepala keluarga (KK). Selain memastikan bantuan sampai ke penerima, pendamping juga mengawal penggunaan bantuan sesuai dengan program.

Selain itu juga masih memantau kehidupan keluarga penerima. Mulai kesehatan, gizi keluarga hingga perkembangan pendidikan anak anak keluarga penerima. Pendamping juga dituntut memastikan keluarga penerima bisa mandiri sejahtera terlepas dari kemiskinan. "Saya pikir itu pekerjaan yang sangat berat," jelas Bobi.

Terkait tudingan tim pendamping PKH seringkali menjadi alat politik kelompok tertentu, Bobi menolak berkomentar banyak. Dengan diplomatis dia mengatakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pendamping PKH harus berjejaring dengan siapa saja.

Mulai pemangku kebijakan, tokoh masyarakat hingga kelompok politik maupun tokoh politik. Tujuannya untuk mendapat dukungan percepatan program. "Saya pikir hal ini (tudingan alat politik) tidak perlu diperdebatkan," kata Bobi.

Seperti diketahui para pendamping PKH selalu mengalami bongkar pasang. Orang-orang yang menjadi pendamping tidak lepas dari lingkaran rezim kekuasaan.

Seperti diberitakan, menurut anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo, di setiap momentum politik, tim pendamping yang harusnya netral ditengarai ikut berpolitik. Mereka mengarahkan keluarga miskin untuk memenuhi kepentingan kelompok atau tokoh politik tertentu.

Atas alasan itu Wasis yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar mendesak pemerintah membubarkan pendamping PKH. Tidak hanya di Blitar tapi juga secara nasional. Di sisi lain untuk honorarium pendamping, tidak sedikit uang negara dihamburkan.

Menurut Wasis, berjalannya PKH cukup didampingi aparatur desa. "Pendamping PKH sebaiknya dibubarkan saja. Tidak hanya di Blitar tapi juga secara nasional. Karena selama ini ditengarai hanya menjadi alat politik," kata dia.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.6627 seconds (0.1#10.140)