Atasi Jebloknya Harga Garam, Khofifah Rakorsus Garam di Sampang

SAMPANG - Perhatian serius diberikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa guna meningkatkan nilai tambah dan rasio kemampuan menghasilkan keuntungan petani garam.

Bahkan, dia rela menggelar rapat kordinasi khusus (Rakorsus) membahas garam di Kabupaten Sampang, bersama seluruh bupati se-Madura, PT. Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, Rektor Universitas Trunojoyo Madura, serta beberapa asosiasi petani garam Madura.

Rakorsus membahas tentang standard kualitas dan keberlanjutan produk garam industri di wilayah Madura, dilaksanakan di Aula Pemkab Sampang, Senin (22/7/2019) siang.

Khofifah menjelaskan, ada aspirasi yang berkembang dari petani garam, tidak hanya di Jatim saja, tapi juga dari provinsi penghasil garam lainnya.

Sebagian besar dari mereka menyampaikan aspirasi bahwa harga garam turun drastis dalam kurun waktu enam bulan terakhir. "Hal tersebut menyebabkan break even point (BEP) atau titik impas seluruh produksi garam menjadi tidak terpenuhi," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Khofifah menggelar rakorsus garam dengan menghadirkan pengambil kebijakan regional dan lokal serta pelaku industry garam dan wakil petani garam.

Rakor membahas hal-hal yang sedang dihadapi petani garam khususnya di Madura baik terkait teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, serta anjloknya harga garam saat ini.

"Solusi terhadap oversupply hampir setiap tahun muncul bisa dilakukan langkah-langkah secara lebih antisipatif dan komprehensif. Karena ini tidak hanya terjadi di Jatim, tetapi juga seluruh provinsi yang memiliki produksi garam," ujarnya.

Menurut Khofifah, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam Ratas. Antara lain, membahas regulasi yang diharapkan bisa diubah, penetapan harga dasar garam, serta data tunggal (single data) tentang jumlah produksi garam nasional dan impor garam.

Terkait regulasi, menurut Khofifah memerlukan pembahasan terhadap peran PT. Garam (Persero) agar bisa menjadi stabilitator harga dan sebagai penyangga stok garam nasional.

"Untuk menjadi bufferstock garam. Harus ada penunjukan secara khusus kepada PT. Garam (Persero) dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan," kata orang nomor satu di Jatim ini.

Lalu terkait data tunggal (single data), Khofifah meminta agar segera ditunjuk institusi yang punya otoritas mengeluarkan data produksi garam nasional, kebutuhan secara nasional, kategori garamnya, jenis kualitasnya dan sebagainya.

Sehingga petani garam mengetahui kualifikasi garam yang diproduksi serta kadar NaCl-nya. Dengan demikian, garam dengan kualifikasi garam industri seharusnya mensubstitusi garam impor yang sampai saat ini masih cukup tinggi.

Garam yang diproduksi di Madura, saat ini sebagian besar sudah mencapai kadar NaCl diatas 97 persen. Bahkan industri garam yang sudah diinisiasi PT. Garam kadar NaCl-nya sudah mencapai 99,8 persen.

Untuk itu, Khofifah berharap hilirisasi industri garam oleh PT. Garam akan lebih banyak difokuskan di Madura. Karena memang produksi garam di Madura sangat tinggi. Dari 942.000 produksi garam di Jatim, sebanyak 720.000 ton dari Madura.

"Dari jumlah yang sangat besar ini, tentu harapannya adalah bahwa untuk garam industri hilirisasinya bisa dilakukan di Madura," pungkasnya.