Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Komisi V DPR Soroti Penggusuran PKL Exit Tol Banyu Urip Surabaya
Petugas satpol PP saat menertiban pedagang kaki lima.Foto/ilustrasi
A
A
A
SURABAYA - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Exit Tol Banyu Urip memantik perhatian DPR RI. Anggota Komisi V Bambang Haryo S dan PT Dharma Lautan Utama (DLU) menaruh perhatian terhadap nasib para PKL ini.
Hingga kini nasib 27 PKL tersebut masih tak jelas. Pasca penggusuran 10 Juli 2019 lalu, Jasa Marga belum berkomunikasi dengan para PKL. Bahkan, ganti rugi sedikitpun tak ada dari Jasa Marga. Lapak para PKL saat ini sudah rata dengan tanah, sejumlah bangunan lapak juga disita saat penggusuran.
Atas permasalahan itu, pihaknya mempertanyakan urgensi mereka saat melakukan penggusuran padahal keberadaan lapak para PKL ini tidak mengganggu jalannya lalu lintas jalan tol.
Terlebih, adanya PKL yang berdiri sejak 1995 juga ikut berkontribusi memelihara tanah negara atas persetujuan dengan pihak Jasa Marga sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Kasihan para PKL ini karena sampai sekarang tak punya tempat dan tak mendapat ganti rugi. Ini kan rakyat kecil, pengusaha UMKM, harusnya dibantu, ini kok ya kebangetan menggusur tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka," ungkap Bambang dalam keterangan pers kepada SINDOnews.
Guna meringankan beban para PKL, pihaknya bersama PT DLU memberikan bantuan modal agar mereka bisa bangkit kembali pasca digusur. Total bantuan yang diberikan untuk 27 orang PKL sebanyak Rp 100 juta.
“Saya mengajak PT DLU untuk memberikan dana CSR-nya Rp75 juta, dari saya juga ada sedikit, ini uang pribadi saya Rp25 juta. Jadi total Rp100 juta yang akan dibagi untuk 27 PKL. Saya kalau buat takyat kecil akan saya bantu sebisa saya. Saya juga sudah sampaikan hal ini langsung ke Pak Menteri PU (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono),” kata anggota DPR Dapil Surabaya-Sidoarjo ini.
Sementara, Perwakilan PKL Suyanto menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan tersebut. “Terimakasih atas perhatian dan bantuan Pak Bambang dan PT DLU atas bantuannya untuk kami para PKL. Kami sudah berusaha mengadu ke Bu Risma dan Pak Armuji namun belum ada jawaban," ungkapnya.
Hingga kini nasib 27 PKL tersebut masih tak jelas. Pasca penggusuran 10 Juli 2019 lalu, Jasa Marga belum berkomunikasi dengan para PKL. Bahkan, ganti rugi sedikitpun tak ada dari Jasa Marga. Lapak para PKL saat ini sudah rata dengan tanah, sejumlah bangunan lapak juga disita saat penggusuran.
Atas permasalahan itu, pihaknya mempertanyakan urgensi mereka saat melakukan penggusuran padahal keberadaan lapak para PKL ini tidak mengganggu jalannya lalu lintas jalan tol.
Terlebih, adanya PKL yang berdiri sejak 1995 juga ikut berkontribusi memelihara tanah negara atas persetujuan dengan pihak Jasa Marga sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.
“Kasihan para PKL ini karena sampai sekarang tak punya tempat dan tak mendapat ganti rugi. Ini kan rakyat kecil, pengusaha UMKM, harusnya dibantu, ini kok ya kebangetan menggusur tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka," ungkap Bambang dalam keterangan pers kepada SINDOnews.
Guna meringankan beban para PKL, pihaknya bersama PT DLU memberikan bantuan modal agar mereka bisa bangkit kembali pasca digusur. Total bantuan yang diberikan untuk 27 orang PKL sebanyak Rp 100 juta.
“Saya mengajak PT DLU untuk memberikan dana CSR-nya Rp75 juta, dari saya juga ada sedikit, ini uang pribadi saya Rp25 juta. Jadi total Rp100 juta yang akan dibagi untuk 27 PKL. Saya kalau buat takyat kecil akan saya bantu sebisa saya. Saya juga sudah sampaikan hal ini langsung ke Pak Menteri PU (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono),” kata anggota DPR Dapil Surabaya-Sidoarjo ini.
Sementara, Perwakilan PKL Suyanto menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan tersebut. “Terimakasih atas perhatian dan bantuan Pak Bambang dan PT DLU atas bantuannya untuk kami para PKL. Kami sudah berusaha mengadu ke Bu Risma dan Pak Armuji namun belum ada jawaban," ungkapnya.
(msd)
Explore More