Pemprov Jatim Gelontor Dana Rp125 Miliar untuk Dukung PKH

SURABAYA - Pemprov Jatim, menyiapkan dana sebesar Rp125 miliar sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana tersebut meliputi Rp25 miliar untuk dukungan operasional, dan Rp100 miliar untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia (Jamsos Lansia).

"Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana Rp125 miliar untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia yang juga termasuk dalam Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur," jelas Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PKH Jatim yang diselenggarakan di Hotel Harris, Gubeng Surabaya, Senin (29/7/2019) malam.

Jumlah penerima PKH Plus Jamsos Lansia sendiri, sebut Heru Tjahjono sebanyak 50.000 orang dari keluarga tidak mampu. Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupaten di Jatim yang tercatat memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak.

Kesepuluh kabupaten tersebut yakni Bojonegoro, Kediri, Malang, Jember, Lamongan, Bangkalan, Tuban, Probolinggo, Sampang dan Sumenep. "Kami berharap, dengan pengalokasian dana tersebut, PKH bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat," ujarnya.

Apalagi, menurutnya, PKH menjadi program pengungkit ampuh dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jatim. PKH ini, kata dia, merupakan salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan yang paling handal.

Melalui PKH, Heru berharap agar pemerintah bisa mendapatkan data riil kondisi masyarakat paling terkini dan valid dengan melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah yang tercatat sebagai titik-titik keluarga tidak mampu.

"Dalam hal ini petugas PKH bisa turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu masing-masing warga dan menanyakan kondisi keluarga tersebut," jelasnya.

Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jatim mengalami penurunan sebesar 0,48 persen. Kendati demikian, angka tersebut dirasa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemprov Jatim untuk terus menurunkannya.

"Maka dari itu, kami minta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau proses jalannya PKH," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Sukesi menyampaikan, PKH plus merupakan program prioritas nasional dalam upaya mengurangi dan menekan angka kemiskinan. Rakor PKH Jawa Timur yang dilaksanakan pada 29-30 Juli 2019 ini diikuti sebanyak 260 peserta.

Tujuan utama penyelenggaraan Rakor adalah sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi mulai provinsi hingga kabupaten dan kota. "Jatim sendiri merupakan salah satu daerah penyelenggara PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.692.829 keluarga," imbuh Sukesi.