Lima Tahun Sekali, Ongkos Pilkada Kota Blitar Naik Rp6,5 miliar

BLITAR - Untuk pengadaan logistik, sosialisasi, honor PPK dan PPS di pilkada tahun 2020 di Kota Blitar, KPU mengusulkan dana Rp13 miliar, yakni meningkat dua kali lipat dari pilkada sebelumnya. Dalam lima tahun sekali biaya penyelenggaraan pemilu (pilkada) di Kota Blitar naik sebesar Rp6,5 miliar.

"Pada pilkada tahun 2015 anggarannya Rp6,5 miliar. Sekarang diusulkan Rp13 miliar," ujar Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam kepada wartawan Jumat (2/8/2019). Meski relatif besar, usulan yang disampaikan KPU masih sesuai pagu yang disediakan Pemkot Blitar. Tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan.

Menurut Umam, usulan anggaran itu juga sudah dibahas oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Reviu Tahap Kedua Penyusunan Anggaran Pilkada 2020 KPU Provinsi Jawa Timur. Tidak ada persoalan dengan nominal.

Hanya saja ada beberapa koreksi yang harus dibenahi KPU Kota Blitar. Diantaranya soal komponen sosialisasi PPK. Sesuai juklak juknis harusnya masuk ke dalam pos sosialisasi. "Namun kita masukkan ke pos PPK. Ini yang akan direvisi," ungkap Umam.

Komisioner KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang, Rochani membenarkan anggaran Pilkada Kota Blitar lebih besar dibanding sebelumnya. Peningkatan itu dipengaruhi kebijakan pengadaan logistik kotak suara.

Sebab kotak suara kardus yang digunakan pileg dan pilpres tahun 2019 tidak bisa digunakan lagi. Di Pilkada tahun 2020 nanti, pemungutan suara juga menggunakan kotak kardus sekali pakai.

"Kebijakan baru harus menggunakan kotak suara transparan, berbahan kardus dan hanya sekali pakai. Kalau dulu pakai kotak suara aluminium milik pemerintah daerah," ujar Rochani.

Selain belanja kotak suara, naiknya biaya pilkada juga dipengaruhi bertambahnya jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Meningkatnya DPT memperbanyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Konsekuensinya jumlah petugas KPPS beserta honornya di Kota Blitar juga ikut bertambah. "Honor yang dikeluarkan untuk petugas lebih besar," katanya.