Indeks Demokrasi Jatim Lebih Rendah Dibanding Bali dan NTT

SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jatim 2018 mencapai 72,86 dalam skala indeks 0 sampai 100. IDI Jatim tersebut lebih rendah dibanding DKI Jakarta yang skalanya mencapai 85,08 poin.

Selain Jakarta, empat provinsi lain yang meraih nilai di atas 80 atau kategori baik adalah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bali meraih nilai 82,37 dan NTT mendapatkan nilai 82,32. Sementara itu, Kalimantan Utara mendapatkan nilai 81,07 dan DIY 80,82. Sedangkan capaian IDI Jatim di 2018 naik dibandingkan dengan IDI Jatim 2017 sebesar 70,92. Tingkat demokrasi Jatim tersebut masuk dalam kategori sedang.

Data BPS Jatim juga menunjukkan, capaian IDI Jatim dari 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaiannya hanya sebesar 62,49. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 76,90.

Selanjutnya kembali turun di tahun 2016 dan 2017, kemudian naik lagi menjadi 72,86 di tahun 2018. "Fluktuasi angka IDI Jatim adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di propinsi ini," kata Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, Jum'at (2/8/2019).

Angka IDI Jatim 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek. Ykni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 77,21, aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 67,45 dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 75,97.

Pada 2018, aspek Hak-hak Politik mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2018, indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan sebesar 6,47 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masing-masing mengalami penurunan 1,77 poin dan 0,60 poin.

"Selama 4 tahun terakhir (2015-2018) tidak ada indeks aspek yang berkategori Buruk. Meskipun pada tahun 2018 aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami sedikit penurunan, ketiga aspek demokrasi di Jatim tetap berada pada kategori Sedang," pungkas Teguh.