Bursa Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri Diusulkan PDIP Jatim

SURABAYA - Bursa ketua DPRD Kota Surabaya masih sangat terbuka. Mantan sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri bisa menjadi salah satu calon potensial sebagai jalan tengah di antara faksi-faksi di tubuh partai banteng tersebut.

“PDIP Surabaya ini kan sedang ada disrupsi, ada pola yang berbeda dari kemapanan yang sudah berlangsung selama ini. Syaifuddin Zuhri bisa saja muncul sebagai calon alternatif di tengah situasi ini,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo, Sabtu (17/8/2019).

Suko tidak yakin bahwa calon terkuat hanya dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya. Yang itu berarti Adi Sutarwijono, Baktiono, dan Dyah Katarina. Sebab, disrupsi yang terjadi pasca Whisnu Sakti Buana lengser justru menguatkan beberapa faksi dalam tubuh PDIP Surabaya.

Apalagi, kata Suko, faksi Risma juga makin menguat seiring masuknya dia sebagai ketua DPP. “PDIP ini termasuk partai dengan garis struktural dari pusat ke daerah sangat kuat. Memang, Bu Risma sekarang sudah di DPP. Tapi belum tentu dia punya orang di DPC karena dia termasuk baru di sana. Makanya, dalam situasi seperti ini, perlu ada nama lain sebagai jalan tengah,” katanya.

Pemilihan ketua DPC yang masih belum pasti ini, kata Suko, hanya efek disrupsi pasca lengsernya Whisnu. Jika tak diakhiri, situasinya bakal lebih runyam. “Efeknya bakal lebih buruk jika terus terjadi sampai pilwali,” katanya.

Munculnya nama Ipuk—panggilan akrab Syaifuddin Zuhri—juga diamini Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari. Dia mengakui bahwa nama Ipuk muncul sebagai representasi pengurus sebelumnya. Sebab, Ipuk sejatinya digadang-gadang sebagai calon ketua DPRD oleh pengurus sebelumnya. “Iya, diusulkan. DPD juga mengajukan usulan. Tapi, keputusan tetap di DPP,” kata Untari kepada media.

Untari mengatakan, usulan-usulan dari daerah akan ditampung di pusat. Selanjutnya, partai akan melakukan seleksi. Mulai dari seleksi administrasi hingga fit and proper test di Jakarta. “Keputusan DPP mutlak,” katanya.