KontraS Nilai Wajar Mahasiswa Papua Tolak Kedatangan DPR

SURABAYA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, tindakan mahasiswa Papua yang menolak kedatangan DRI RI di asrama Papua di Jalan Kalasan cukup wajar.

Penolakan itu dilakukan agar peristiwa pengepungan asrama Papua pada Jumat (16/8/2019) lalu dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, mengatakan, saat ini mahasiswa Papua di asrama Jalan Kalasan ingin cooling down. Sehingga, mereka enggan untuk menemui siapapun. Termasuk kepala daerah, tokoh masyarakat maupun anggota DPR.

Bahkan, kata dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga sempat hendak mengunjungi asrama, namun ditolak mahasiswa Papua. “Setelah situasi memanas seperti sekarang, baru mereka (pemerintah dan DPR) mendatangi mahasiswa Papua. Selama ini mereka kemana saja,” kata dia, Rabu (21/8/2019).

Fatkhul menyebutkan, selama tidak terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat dengan mahasiswa Papua. Mengacu catatan KontraS Surabaya, selama 2018 hingga Agustus 2019 telah terjadi 8 kali aksi pembubaran yang dialami oleh mahasiswa Papua dan masyarakat yang sedang menggelar acara berkaitan dengan isu-isu Papua.

Pembubaran tersebut tidak jarang selalu diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan hingga penangkapan paksa. “Sejauh ini, belum ada permintaan dialog dari pemerintah untuk mahasiswa Papua,” pungkas dia.