Azyumardi Azra: Reformasi Birokrasi Surabaya Bisa Dicontoh

SURABAYA - Reformasi birokrasi harus bisa diterapkan dengan optimal. Efektifitasnya bisa berdampak pada pelayanan publik dan sektor lainnya. Termasuk tata kota yang baik.

Percepatan reformasi birokrasi itu digaungkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi dan Birokrasi di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (22/8/2019).

Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Azyumardi Azra menuturkan, perubahan besar dalam sistem pemerintahan, birokrasi maupun bermasyarakat sangat penting untuk dilakukan. Makanya, dia menganjurkan kepala daerah lainnya di Indonesia dianjurkan untuk belajar ke Surabaya.

Berbagai perubahan terjadi di Kota Pahlawan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, ia menyebutkan yang paling dikagumi dari perubahan pesat adalah lingkungan hidupnya.

"Surabaya berhasil menurunkan suhu udara, dan kita bisa lihat bersama lingkungan hidupnya. Surabaya jadi hijau dan bersih," ujarnya.

Azyumardi juga menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat juga berubah drastis menjadi lebih baik. Termasuk pula dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial maupun kesehatan.

"Sampai pada jenis ambulance pun punya beberapa jenis sesuai kebutuhannya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan strategi dalam membangun integritas dan birokrat yang ada di Kota Surabaya. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Semua pembangunan infrastruktur ini tidak ada gunanya kalau masyarakat tidak bisa secara langsung merasakannya," kata Risma.

Ia melanjutkan, salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Surabaya selama ini tidak ada kenaikan inflasi bahan pokok seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Sebab, ia memantau perkembangan dari tiap kelurahan bahkan kecamatan melalui camat dan lurah. Karenanya, apabila ditemukan kenaikan harga, maka pihaknya langsung melakukan operasi pasar dengan membuat pasar tandingan.

"Saya buatkan pasar tandingan dengan mencari distributor paling murah, kemudian kita angkut sendiri menggunakan mobil Satpol PP, dan kemudian kita jual dengan harga yang stabil. Sehingga dampak yang seperti itu lah yang saya maksud bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung," katanya.

Selain itu, katanya, semua proses transaksi dilakukan dengan menggunakan elektronik. Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga memastikan proses ini juga akan memudahkan masyarakat dalam memantau.

Ia mencontohkan pada program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mana masyarakat dapat ikut memantau usulan-usulan yang disetujui. "Masyarakat akan tahu proyek itu akan dikerjakan kapan, termasuk usulan perencanaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," ujarnya.