alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Serapan Anggaran Minim, Bupati Blitar Didesak Turun Tangan

Solichan Arif
Serapan Anggaran Minim, Bupati Blitar Didesak Turun Tangan
Aksi massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mendesak Bupati Blitar, segera mengevaluasi anggaran yang tidak kunjung terserap. Foto/SINDOnews/Solichan Arif

BLITAR - Hingga bulan Agustus 2019 ini, penyerapan anggaran untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Blitar, masih sangat minim.

Dari dana Rp287 miliar yang dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, serapan anggaran baru mencapai satu persen saja.

Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) berunjuk rasa mendesak Bupati Blitar, Rijanto segera mengambil langkah evaluasi. Dengan minimnya belanja anggaran menunjukkan pembangunan di Kabupaten Blitar tidak berjalan.



"Bupati harus turun tangan mengevaluasi hal ini," tegas Joko Prasetyo selaku Koordinator GPI kepada wartawan Kamis (22/8/2019). Massa mendatangi Kantor Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Bagi GPI keadaan yang ada tidak bisa didiamkan. Harus ada evaluasi untuk memastikan penyebab macetnya belanja anggaran.

Apakah karena ketidakbecusan bekerja, atau disebabkan hal lain, menurut Joko, Bupati Blitar harus segera memastikan. Sebab dampaknya adalah ke masyarakat Blitar, yakni semua pembangunan telah berhenti. "Dan itu secara tidak langsung berdampak pada perekonomian," papar Joko.

Di sisi lain, karena tidak terserap tepat waktu, dana alokasi khusus Rp111 miliar untuk Kabupaten Blitar tahun 2019 telah hangus. Anggaran kembali ditarik pemerintah pusat. Meski dana di Dinas PUPR yang tidak terserap tidak hangus, melainkan masuk sebagai sisa lebih anggaran (Silpa), menurut Joko hal itu menjadi indikasi buruk.

"Jangan sampai anggaran hanya menjadi Silpa. Jika itu terjadi, Pemkab tidak melakukan apa apa dalam pembangunan," kata Joko. Dari Kantor PUPR, massa bergerak ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi serupa.

Menanggapi hal itu Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan patut diduga perencanaan anggaran tidak dilakukan secara matang.

"Perencanaan harusnya dilakukan dengan matang. Apa yang terjadi ini bisa diduga semuanya dilakukan secara asal asalan," kata Wasis.

Sementara Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Asmaningayu mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pembangunan.

Dari 185 paket proyek fisik yang ada, kata Asmaningayu tinggal 22 paket yang masih dalam proses tender lelang. "Di lapangan sedang berproses. Tentu kami terus berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran," ungkap Asmaningayu.



(eyt)

loading...