Masyarakat dan Pemerintah Satuan Visi Atasi Sampah

MALANG - Penanganan sampah membutuhkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini, menjadi pembahasan serius di Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2018.

Jambore yang digelar untuk kali kedua ini, diselenggarakan di Lapangan Parade Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Diikuti sebanyak 520 peserta dari seluruh penjuru tanah air.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan, pemerintah sangat mendukung kegiatan jambore ini, utamanya sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter.

"Harapannya, dari jambore ini ada lompatan inovasi dalam menangani persoalan sampah. Kita kembangkan pariwisata, tetapi kalau sampah tidak ditangani dengan baik, pastinya tidak menarik masyarakat untuk berkunjung," ujarnya.

Pemerintah, menurutnya terus berupaya membangun terobosan untuk menangani persoalan sampah, dan memanfaatkan sampah tersebut agar berguna bagi kehidupan masyarakat.

Dicontohkannya, saat masih menjabat sebagai Kepala Litbang Kementrian PUPR, telah menginisiasi pemanfaatan limbah plastik untuk campuran aspal.

"Tas plastik, atau kresek yang tidak bernilai, dicacah, dicampur dengan campuran tertentu, membuat aspal semakin stabil. Hal ini sudah dikembangkan di Makasar, Surabaya, dan Jakarta," terangnya.



Sayangnya, dalam perjalanannya, sampah tas plastik yang siap diolah untuk campuran aspal sulit dipenuhi. Sehingga, Kementrian PUPR menginisiasi membuat mesin pencacah plastik.

Dari lima mesin pencacah plastik yang diujicobakan, hasilnya sangat bagus, sehingga akan dikembangkan lagi pembuatan 1000 unit mesin pencacah sampah plastik. Sampah plastik dari masyarakat, akan dibeli dengan azas manfaat keekonomian.

Begitu menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya, Danis mengaku memiliki dua prioritas dalam program kerjanya. Yakni pengadaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

"Saya meyakini, prioritas utama air bersih sebagai sumber kehidupan. Kedua mengelola sampah dengan bagus," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya juga mengembangkan pemanfaatan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk menjadi sumber energi, dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Ada 12 TPA di kabupaten/kota di Indonesia, yang menjadi proyek percontohan pembanguna PLTSA tersebut. Di antaranya, Denpasar, Bandung, Jakarta, Tenggerang Selatan, Surabaya, Bekasi, Semarang, Tangerang, Manado, Makasar, Solo, dan Palembang.

"Saat ini yang sudah tinggal tender pemanfaatan energi listri dari PLTSA, ada di TPA Suwung, Denpasar. Pelaksanaan tender dilakukan Kementrian Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM)," ujar Danis.

Sumber energi dari sampah ini, menurutnya ditargetkan sudah bisa dioperasikan mulai tahun 2019, hingga 2020 mendatang. Baca Juga: Menteri ESDM Minta Daerah Bisa Kelola Sampah Menjadi Listrik

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan TPA regional yang bisa digunakan oleh beberapa kabupaten/kota. Di antaranya, dikembangkan di Malang, Sidoarjo, Jombang, dan Jambi.



Penanggungjawab Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2018, Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan, melalui jambore i i diharapkan mampu membuat ekosistem pengelolaan sampah.

"Kami berharap ada kesinambungan antara program pemerintah, dengan gerakan yang dibangun masyarakat. Melalui forum jambore inilah, kesinambungan itu coba kita bangun bersama," ujarnya.

Selain melaksanakan berbagai bentuk pendidikan peduli sampah di masyarakat. Dia mengharapkan, ada upaya penegakan hukum bagi mereka yang membuang sampah sembarangan, sebagai salah satu bentuk memberikan efek jera.

Selama ini, persoalan penegakan hukum bagi pelanggaran kasus sampah, dinilainya masih sangat memprihatinkan.

Kegiatan jambore akan dilaksanakan selama tiga hari. Pada penutupan jambore, Minggu (15/9/2018) akan digelar kerja bakti memberihkan sampah secara serentak di seluruh Indonesia.Dilaksanakan di 34 provinsi, dan diharapkan bisa menggerakkan 13 juta orang.