Ketua MPR Sarankan Pemerintah Tunda Bahas Pindah Ibu Kota

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyarankan pemerintah untuk menunda pembahasan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Bagi MPR, persoalan yang terjadi di tanah Papua lebih penting untuk segera diselesaikan. Konflik Papua dinilai sangat rawan bagi persatuan Indonesia.

“Tidak elok kita ribut pindah ibu kota, sementara Papua masih bergejolak. Ini dulu yang harus diselesaikan pemerintah,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di sela-sela acara Jalan Sehat MPR, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Zulkifli menilai pemindahan ibu kota adalah kebijakan yang biasa saja. Di beberapa negara seperti Brazil, Malaysia dan beberapa negara lainnya juga melakukan pemindahan ibu kota. Bahkan menurut sepengetahuannya, Brazil melakukan pemindahan ibu kota 3-4 kali.

Menurut dia, ibu kota Indonesia bisa saja dipindah beberapa kali. Misalnya dari Kalimantan lalu ke Sumatera untuk mendorong pemerataan pembangunan.

“Katanya untuk pemerataan. Jadi saya sih biasa, tergantung persiapannya yang bagus, lihat dulu sumber daya alamnya, lingkungannya mendukung atau tidak,” kata Ketua Umum DPP PAN ini.

Zulkifli menegaskan, jika persoalan Papua sudah selesai dan ekonomi Indonesia sudah membaik maka baru pemerintah memindahkan ibu kota.

“Kalau ekonomi sudah bagus, silakan. Nanti kalau 10 tahun lagi mau pindah ke tempat saya di Lampung kan oke juga,” kata dia agak berseloroh.