Alasan PWNU Jatim Larang Hukuman Kebiri bagi Predator Anak di Mojokerto

SURABAYA - Hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada M Aris (20), predator anak di Mojokerto mendapat tanggapan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim).

Jamiyah NU Jatim ini melarang dan menilai hukuman kebiri tidak membawa kemaslahatan dan tidak sesuai dengan KHUP maupun kode etik dokter.

Kesimpulan PWNU Jatim atas hukum kebiri ini diambil sesuai hasil bahtsul masail atau pembahasan persoalan berdasarkan fikih Islam. Bahtsul masail ini menggunakan sejumlah rujukan kitab fikih di antaranya Tasyri’ Janani fil Islam, 2/249; Ahkamu al-Sultoniyah I/440; serta Faidul Qodir 5/386.

“Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai ta’zir. Namun demikian tidak diperbolehkan karena takzir harus berdasarkan kemaslahatan,” kata Ketua Tim Sidang Bahtsul Masail PWNU Jatim KH Ahmad Asyhar Shofwan.

Ahmad Asyar menjelaskan, selama ini, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif. Sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi, tapi juga merusak organ yang lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.

“Maka, kebiri kimia ini tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter. Juga tidak sesuai dengan KUHP,” katanya.

Menurut Ahmad, untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, terpidana kasus pemerkosaan anak di Kabupaten Mojokerto, Muhammad Aris (20), dijatuhi hukuman penjara masing-masing 12 dan 8 tahun. Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia.