Soal Papua, Pendukung Jokowi Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Sabtu, 31 Agustus 2019 - 17:20 WIB
Soal Papua, Pendukung Jokowi Desak Pemerintah Bersikap Tegas
Elemen pendukung Joko Widodo semasa Pilpres, Ksatria Airlangga mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku aksi di beberapa lokasi di tanah air. Foto/SINDOnews/Dok
A A A
SURABAYA - Menyikapi kasus insiden Asrama Mahasiswa Papua, elemen pendukung Joko Widodo semasa Pilpres, Ksatria Airlangga mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku aksi di beberapa lokasi di tanah air. Baik di Malang, Surabaya,Makasar, dan Papua sendiri.

Pernyataan itu, disampaikan Koordinator Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko disela acara Rembug Suroboyo di Balai Pemuda, Surabaya, Sabtu (31/08/2019). Pihaknya bersama beberapa elemen relawan Jokowi lainnya, yakni DKS, ALMISBAT, ASSB

LAYAR, PEKAD, PA GMNI, KBRS Perjuangan Rumah Bhinneka mengaku sedih dengan peristiwa yang terjadi di Papua belakangan ini. "Kami berduka atas jatuhnya korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan," kata dia.

Pihaknya mengutuk keras pihak-pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua demi kepentingan politik. Termasuk mereka yang justru bergembira dan bersorak atas peristiwa kerusuhan yang terjadi.

"Aparat kepolisian harus mengusut siapapun yang melanggar hukum dalam kasus Papua. Termasuk yang mengucapkan kata rasis dan juga menyebar ujaran kebencian. Para pelaku rusuh di Papua juga harus ditindak tegas," kata Teguh.

Kerusuhan di Papua ini, kata dia, berawal dari peristiwa yang terjadi di Kota Malang dan Surabaya. Dua kota di Provinsi Jatim yang selama ini dikenal sangat toleran terhadap keberagaman. Malang dan Surabaya bahkan telah menjadi benteng kokoh pluralisme.

"Namun tindakan rasisme yang ditunjukkan oleh segelintir orang di dua kota itu, baik sipil maupun aparat, telah merusak suasana damai yang selama ini terjaga kuat," tandas Teguh.

Karena itu, kata dia, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil di Jatim, pihaknya meminta Presiden Jokowi tegas menindak siapa pun yang secara sengaja melakukan tindakan rasisme dan intoleran terhadap sesama warga negara.

"Jangan jadikan Papua sebagai proyek politik yang membahayakan kehidupan bersama. Cukup sudah bangsa ini dikoyak intoleransi dan radikalisme yang selama ini terkesan dibiarkan. Jangan ditambah lagi dengan memberi ruang terhadap sikap dan tindakan berbasis rasisme. Negara harus hadir di sini," pungkas dia.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.8467 seconds (0.1#10.140)