Marsetio: Pulau Kecil Terluar di Indonesia Harus Diselamatkan

SURABAYA - Pulau-pulau terluar memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan batas teritorial negara Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau.

Peranan pulau terluar sekaligus menjaga kedaulatan di republik ini. Sustainable Island Development Initiatives (SIDI) yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mencoba untuk mencari solusi dalam ajang Sustainability of Small Island’s Environment di Auditorium Gedung Research Center ITS, Senin (2/9/2019).

Berbagai pakar dari Indonesia dan manca negera mencurahkan banyak pemikirannya terkait penanganan pulau terluar di Indonesia. Mereka seperti Staf Ahli Kementerian Pariwisata, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, perwakilan dari Wismar University of Applied Sciences, Norbert Gruenwald, dan perwakilan dari Technische Universitaet Berlin, Raoul Bunschoten.

Staf Ahli Kementerian Pariwisata, Laksamana TNI (Purn), Marsetio menuturkan, perhatian kepada pulau-pulau kecil begitu penting. Khususnya di daerah perbatasan bagi ekonomi dan kepentingan politik bangsa Indonesia sendiri. "Sebab, pulau-pulau tersebut menentukan titik terluar dari negara Indonesia," ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini melanjutkan, sejak zaman kerajaan, Indonesia membangun wilayahnya menggunakan teori bola lampu. Teori ini merupakan perumpaan pembangunan yang terpusat hanya kepada wilayah induk pemerintahan, sehingga mengabaikan daerah terluar, seperti halnya pulau-pulau kecil di perbatasan.

"Padahal, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, sehingga memiliki potensi konflik garis perbatasan yang sangat tinggi," ucapnya.

Marsetio menambahkan, di antara 10 potensi konflik tersebut, hanya sengketa perbatasan dengan Singapura-lah yang sudah diselesaikan. Apabila Indonesia tidak menangani sengketa perbatasan ini dengan baik dan serius, nantinya akan berakibat pada hilangnya pulau beserta teritorialnya.

"Apabila terus memegang konsep pembangunan bola lampu, Indonesia akan kehilangan kepemilikan atas pulau-pulau kecil berikut potensinya yang berdampak pada penyusutan wilayah teritorial laut kita," jelasnya.

Menyikapi banyaknya permasalahan pulau-pulau terpencil tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan pulau terkecil dan terluar, termasuk dengan ITS.

Pada 2012 lalu, ITS mendapatkan mandat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengadopsi dua pulau terpencil yang ada di Indonesia, yakni pulau Maratua di Berau dan Poteran di Sumenep. Dalam menjalankan mandat ini, SIDI ITS menemui banyak sekali tantangan dalam prosesnya.

Sekretaris SIDI, Setyo Nugroho menjelaskan, setiap pulau memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda pula dalam pengembangannya.

"Sebaik apapun tujuan program pemerintah, apabila akhirnya berbenturan dengan aktivitas masyarakat akan gagal juga," ungkapnya.

Ia mencontohkan pada Pulau Poteran yang memiliki banyak potensi pertanian, khususnya tanaman kelor dan rumput laut. Tanaman kelor yang sering dianggap remeh ini ternyata memiliki nilai ekspor tinggi di Jerman.

Dalam proses pengembangan pulau yang berada 100 kilometer di sebelah timur dari Surabaya itu, Setyo bersama timnya menjalin kerja sama dengan petani lokal. Hal ini untuk merealisasikan bisnis agro daun kelor dan rumput laut dari prakarsa tersebut.

Namun, pengembangan ini berkali-kali terhambat dikarenakan produk daun kelor yang dihasilkan tidak memenuhi syarat dari Jerman. "Ada yang karena mengandung pestisida, polutan asing, maupun tercemar bakteri salmonella," katanya.