Hambat Kemajuan Olah Raga, GM FKPPI Jatim Desak Komisioner KPAI Mundur

SURABAYA - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jawa Timur (Jatim) angkat bicara soal tudingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa, PB Djarum lakukan eksploitasi anak. Akibatnya, Djarum Foundation secara resmi menghentikan audisi pencarian bakatnya mulai 2020.

Menurut Ketua GM FKPPI Jatim R Agoes Soerjanto, masa kejayaan atlit adalah usia 20-an. Sehingga, pembinaan harus dilakukan sejak sedini mungkin. Tujuannya, atlet mampu segera memiliki fisik dan mental kompetitif. Begitu juga dengan pembinaan atlet usia dini cabang olah raga bulu tangkis.

“Presiden Joko Widodo ini membawa semangat kemajuan di berbagai bidang, termasuk olahraga. Lihat penyelenggaraan Asian Games ke 18 di Jakarta lalu. Kemudian KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dengan mudahnya membunuh bulu tangkis dini kita, ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Agoes, Selasa (10/9/2019).

Pihaknya berharap Presiden Joko Widodo membersihkan hambatan yang menjadi beban bagi pemerintahannya.

“Pak Jokowi jangan ragu untuk membersihkan figur-figur inkompeten yang dapat menjadi beban seperti Komisioner-komisioner KPAI. Mereka bermain kata-kata seolah berlindung di balik eksploitasi anak. Ada banyak hal itu kalau KPAI mau serius urus eksploitasi anak. Misalnya anak terlantar, pengemis anak-anak atau pekerja anak,” terangnya.

Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menambahkan, tudingan KPAI bahwa telah terjadi eksploitasi anak dalam proses audisi PB Djarum sangat tendensius. KPAI, kata dia, tidak pernah membuktikan dengan basis data faktual tentang eksploitasi yang dimaksud.

“Apa bahaya fisik dan moral yang ditimbulkan, siapa saja pelakunya, siapa korbannya, kapan dan bagaimana eksploitasi itu dilakukan. Hanya dengan melihat di tempat audisi masih terdapat brand image Djarum Foundation, KPAI sudah menuduh eksploitasi anak,” keluhnya.

Dia mengungkapkan, eksploitasi sudah mendapat perhatian serius dari Komite PBB untuk Hak-hak Anak. Korbannya memerlukan rehabilitasi dengan bantuan medis dan sosial. Ini diperlukan agar mereka bisa berkumpul dengan masyarakat.

”Lantas kalau benar telah terjadi eksplotasi terhadap peserta audisi Djarum, tegakah kita mencap calon-calon pahlawan bulu tangkis pengharum nama bangsa di masa depan sebagai korban yang harus direhabilitasi?” kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ini.