Majelis Hakim PN Surabaya Tolak Praperadilan Teguh Suharto

SURABAYA - Upaya Teguh Suharto Utomo untuk meloloskan diri dari status tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik akhirnya kandas.

Majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Yulisar dalam amar putusannya menolak permohonan praperadilan yang diajukan pengacara tersebut melalui tim kuasa hukumnya diketuai Imam Ali Rahman.

Adapun pertimbangan majelis hakim ada dua hal. Yaitu kedudukan hukum (legal standing) dan penetapan status tersangka serta Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disandang pemohon. Berdasarkan bukti yang diajukan tim kuasa hukum termohon (Polda Jatim), khususnya T-9, PN Surabaya berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon harus ditolak.

“Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Teguh Suharto Utomo secara seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,” ujar hakim Yulisar membacakan amar putusannya, Rabu (18/9/2019).

Sedangkan, guna mematahkan dalil kuasa hukum pemohon, tim kuasa hukum termohon yang diketuai Dr Sugiharto SH MHum menyerahkan bukti-bukti terkait kronologis proses penyidikan yang dilakukan Polda Jatim secara rinci, dari proses pemanggilan saksi, penetapan tersangka hingga penetapan DPO oleh penyidik terhadap Teguh Suharto Utomo.

Di sisi lain, tim kuasa hukum pemohon berdalih, praperadilan diajukan berdasarkan pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka. “Teguh tidak dapat dituntut secara pidana saat menjalankan profesinya, yang saat itu menjadi kuasa hukum Gunawan Angka Widjaja, pemilik The Empire Palace,” kata Imam.

Terpisah, humas PN Surabaya, Sigit Sutriono saat dikonfirmasi terkait putusan tersebut mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2018, tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat mengajukan permohonan peradilan.

“Masak orangnya tidak ada kok mengajukan pra peradilan. Kalau mengajukan pra peradilan, orang harus hadir dan tidak boleh diwakili siapapun, termasuk kuasa hukumnya,” katanya.

Diketahui, Teguh Suharto Utomo ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat bernomor DPO/14/VI/RES.2.5/2018/Ditreskrimsus Polda Jatim sejak 26 Juni 2018 lalu.

Penetapan DPO ini tindak lanjut penetapan status tersangka terhadap Teguh yang diterbitkan penyidik sebelumnya. Saat berstatus tersangka, Teguh dinilai tidak kooperarif terhadap jalannya proses hukum tingkat penyidikan.

Teguh dijerat pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP.

Teguh ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi bernomor LP.B/602/V/2017/UM/JATIM, yang dilakukan Trisulowati alias Chinchin, mantan direktur PT Baluran Cahaya Mulia sekaligus istri Gunawan Angka Widjaja pada 19 Mei 2017 lalu.

Dia dilaporkan karena diduga memfitnah dan pencemaran baik ibu anak tiga tersebut. Dugaan fitnah dilakukan sejak November 2016 hingga Pebruari 2017. Dugaan fitnah dilakukan keduanya di hadapan para awak media dengan memberikan keterangan yang dinilai tidak sesuai fakta.

Beberapa keterangan dari keduanya yang kini berujung hukum antara lain, Chinchin dituding tinggal di terminal Blitar, memperkaya diri sendiri selama nikah dengan Gunawan, Chinchin dituding mandul, faktanya memiliki tiga anak.

Tak terima dengan penetapan status tersangka dan DPO yang disandangnya, akhirnya Teguh mengajukan permohonan praperadilan yang teregister bernomor 31/pid.pra/2019/PN.Sby. Alhasil, dengan putusan hakim ini, status tersangka dan DPO masih melekat pada diri Teguh Suharto Utomo