alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

HMI Gelar Aksi di Depan Gedung Grahadi, BEM Tunggu Kamis

Lukman Hakim
HMI Gelar Aksi di Depan Gedung Grahadi, BEM Tunggu Kamis
Ratusan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim

SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/9/2019).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk sebagai pengganti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap bermasalah.

Pendemo menilai, UU KPK yang telah direvisi bukan memperkuat KPK, sebaliknya, justru memperlemah komisi anti rasuah itu untuk memberantas korupsi. "KPK juga harus menjaga marwah organisasi. Kalaupun ada pimpinan KPK yang bermasalah, harus segera mengundurkan diri," kata Ketua Umum HMI Surabaya, Andik Setiawan di sela-sela aksi, Selasa (24/9/2019).



Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut DPR mengkaji ulang materi RUU KUHP agar sesuai dengan cita-cita konstitusional. Pasalnya, sebagian pasal dalam RUU KUHP tersebut bermasalah dan bertentangan dengan semangat reformasi. Bahkan menciderai nilai-nilai demokrasi.

"Mencermati dinamika untuk merespon. Keresahan masyarakat mulai kita rasakan dimana-mana. Mulai dari RUU KPK, RUU KUHP, RUU ketenagakerjaan, Karhutla dan isu-isu lain yang menjadi sorotan publik hari ini," tandas Andik

RUU KUHP yang mendapatkan respon dari banyak masyarakat, lanjut dia, akan banyak menimbulkan persoalan sosial. Rumah tahanan (rutan) akan banyak mengalami kelebihan kapasitas (over capacity) jika draft RUU tersebut disahkan.

"Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi sorotan kami. Seperti Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kami menilai tidak ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, pantauan di lapangan, arus lalu lintas tetap lancar, meskipun terjadi kepadatan akibat separuh badan jalan digunakan untuk aksi. Petugas keamanan juga terus berjaga mengamankan jalannya aksi. Meskipun, sudah ada kawat berduri yang dipasang membentengi Gedung Negara Grahadi. Aksi dorong pagar oleh massa sempat dilakukan meski hanya sebentar.

Sementara itu, ribuan mahasiswa se-Surabaya juga berencana menggelar aksi demonstrasi menolak rencana DPR dan pemerintah mengesahkan sejumlah RUU yang dianggap tidak pro rakyat. Bahkan dianggap mencederai semangat reformasi.

Ribuan mahasiswa dari pelbagai universitas di Kota Pahlawan ini bakal menggelar aksi di Tugu Pahlawan dan long march ke Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), pada Kamis (26/9/2019).

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Agung Tri Putra, mengatakan hari ini, Selasa (24/9/2019) pihaknya tengah melakukan konsolidasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus.

Sejumlah BEM kampus yang berencana ikut aksi diantaranya, BEM ITS, BEM Universitas Trunojoyo dan sejumlah BEM kampus lainnya. "Kenapa kami aksi pada Kamis (26/9/2019), karena kalau hari ini terlalu cepat. Waktunya juga mepet," katanya, Selasa (24/9/2019).

Tak hanya dari kalangan kampus, aksi demontrasi ini juga bakal diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK) dan kelompok sipil pro demokrasi lainnya.

Dalam aksi lusa nanti mahasiswa dan elemen lain di masyarakat akan menuntut DPR membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan, dan menolak revisi sejumlah UU di antaranya RKHUP, RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan.

Demonstrasi juga akan mengusung desakan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. "Kami akan bersatu bersama sejumlah elemen mahasiswa dan kelompok sipil lainnya untuk menyamakan persepsi dalam aksi pada Kamis depan. Kami juga aksi di Gedung DPRD Jatim. Kita konsolidasi dengan BEM Unair dan BEM lainnya," imbuh Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya, Ongki Fahrurrozi.



(eyt)

loading...