Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pimpinan Dewan Dilantik, Khofifah Harap Percepatan Pembangunan
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap pimpinan DPRD Jatim yang baru dilantik, mendukung percepata pembangunan di Jatim. Foto/Dok.
A
A
A
SURABAYA - Lima pimpinan DPRD Jatim, dilantik di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Senin (30/9/2019). Kusnadi, anggota Fraksi PDIP terpilih jadi Ketua DPRD Jatim.
Kemudian Abdul Halim Iskandar (Fraksi PKB), Sahat Tua Simanjuntak (Fraksi Partai Golkar), Anwar Zadad (Fraksi Partai Gerindra), dan Achmad Iskandar (Fraksi Partai Demokrat) dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai pelantikan di DPRD Jatim berharap, dengan adanya komposisi pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024, pembangunan di Jatim berdasarkan RPJMD lima tahun ke depan mengalami percepatan.
"Semoga setelah beliau-beliau dilantik, dan semua perangkat dewan sudah terbentuk, kita bisa bersama-sama berlari menuju Jawa Timur berkemajuan dan berkeunggulan," katanya, Senin (30/9/2019).
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kata Khofifah, sudah diterima DPRD Jatim sejak 29 Agustus 2019 lalu. Orang nomor satu di Jatim itu berharap RPJMD segera dijabarkan ke Rancangan APBD 2020.
"Saya bersyukur ada keberlanjutan dalam Pemprov Jatim, karena para pimpinan DPRD Jatim bukan orang baru. Pak Kusnadi dulu wakil ketua, Pak Abdul Halim dulu ketua, lalu Pak Iskandar wakil ketua. Ada Pak Anwar Zadad dan Pak Sahat Tua anggota dewan sebelumnya," ujar Khofifah.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan, semua alat kelengkapan dewan (AKD) sebenarnya sudah siap. Hanya saja berdasarkan ketentuan, AKD harus dibentuk berdasarkan Tata Tertib DPRD.
Pihaknya memastikan, perumusan Tata Tertib DPRD Jatim sudah selesai tinggal menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kami harap hasil fasilitasi Kemendagri keluar minggu ini. Jika sudah turun kita sahkan Tatib, kita sahkan AKD," terangnya.
Dia menambahkan, KUA-PPAS sudah disepakati oleh pimpinan dewan sebelumnya. Tinggal membahasnya ke dalam rancangan APBD. Setelah semua perangkat dewan terbentuk, dia janji segera membahasnya.
Diharapkannya, pada tanggal 10 Oktober mendatang Gubernur Jatim sudah menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan APBD 2020. "Tinggal formalitas saja kami ini. Kami akan berkoordinasi terus dengan Kemendagri," katanya.
Kemudian Abdul Halim Iskandar (Fraksi PKB), Sahat Tua Simanjuntak (Fraksi Partai Golkar), Anwar Zadad (Fraksi Partai Gerindra), dan Achmad Iskandar (Fraksi Partai Demokrat) dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai pelantikan di DPRD Jatim berharap, dengan adanya komposisi pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024, pembangunan di Jatim berdasarkan RPJMD lima tahun ke depan mengalami percepatan.
"Semoga setelah beliau-beliau dilantik, dan semua perangkat dewan sudah terbentuk, kita bisa bersama-sama berlari menuju Jawa Timur berkemajuan dan berkeunggulan," katanya, Senin (30/9/2019).
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kata Khofifah, sudah diterima DPRD Jatim sejak 29 Agustus 2019 lalu. Orang nomor satu di Jatim itu berharap RPJMD segera dijabarkan ke Rancangan APBD 2020.
"Saya bersyukur ada keberlanjutan dalam Pemprov Jatim, karena para pimpinan DPRD Jatim bukan orang baru. Pak Kusnadi dulu wakil ketua, Pak Abdul Halim dulu ketua, lalu Pak Iskandar wakil ketua. Ada Pak Anwar Zadad dan Pak Sahat Tua anggota dewan sebelumnya," ujar Khofifah.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan, semua alat kelengkapan dewan (AKD) sebenarnya sudah siap. Hanya saja berdasarkan ketentuan, AKD harus dibentuk berdasarkan Tata Tertib DPRD.
Pihaknya memastikan, perumusan Tata Tertib DPRD Jatim sudah selesai tinggal menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kami harap hasil fasilitasi Kemendagri keluar minggu ini. Jika sudah turun kita sahkan Tatib, kita sahkan AKD," terangnya.
Dia menambahkan, KUA-PPAS sudah disepakati oleh pimpinan dewan sebelumnya. Tinggal membahasnya ke dalam rancangan APBD. Setelah semua perangkat dewan terbentuk, dia janji segera membahasnya.
Diharapkannya, pada tanggal 10 Oktober mendatang Gubernur Jatim sudah menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan APBD 2020. "Tinggal formalitas saja kami ini. Kami akan berkoordinasi terus dengan Kemendagri," katanya.
(eyt)
Explore More