alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Banyak Terdapat Sesar Aktif, Pemkot Surabaya Evaluasi RTRW

Ali Masduki
Banyak Terdapat Sesar Aktif, Pemkot Surabaya Evaluasi RTRW
Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat menghadiri Diseminasi SNI Bangunan Tahan Gempa di Auditorium Pusat Riset ITS Surabaya, Kamis (03/10/2019). Foto/Ist

SURABAYA - Penataan tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Surabaya, akan dievaluasi. Rencana tersebut dilakukan mengingat kondisi beberapa titik menunjukkan potensi gempa.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat menghadiri Diseminasi SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitan Gempa Kota Surabaya, di Auditorium Pusat Riset ITS Surabaya, Kamis (3/10/2019).

"Kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap RTRW Kota Surabaya, tahun 2022 mendatang. Mengingat hasil penelitian yang dilakukan harus diantisipasi mulai sekarang," kata Whisnu Sakti.



Berdasarkan penelitian Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITS Surabaya, pada 2017 lalu tercatat kondisi Kota Surabaya, memang dilalui patahan aktif (sesar).

Hal tersebut berdampak pada potensi gempa mencapai 6.5 Skala Richter (SR). Yakni, patahan Surabaya dan Waru. Termasuk di wilayah Surabaya Timur kawasan kampus ITS, dan wilayah HR Muhammad di Surabaya Barat.

Pejabat yang akrab disapa WS ini menerangkan, evaluasi RTRW salah satunya meliputi wilayah hunian penduduk. "Nanti akan ditetapkan untuk wilayah belum padat hunian sebagai ruang terbuka hujau (RTH). Sedangkan, wilayah yang sudah padat hunian akan ditetapkan standarisasi bangunan atau SNI terhadap gempa," terang dia.

Pemkot Surabaya, dikatakan politisi PDIP yang telah mendaftarkan diri sebagai Bacawali Surabaya 2020 ini, akan memasukkan hasil penelitian ITS tentang potensi gempa dalam evaluasi RTRW.

"Kalau penelitan yang sudah dilakukan menggunakan APBN. Tahun depan akan kami support dengan APBD, agar penelitiannya lebih dalam lagi," ujar WS.

Bencana gempa bumi memang menjadi perhatian utama. Tidak hanya Pemkot Surabaya, melainkan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR).

Kepala Penelitan dan Pengembangan PUPR, Lukman Hakim yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan saat ini tantangan bencana di wilayah Indonesia sedang dihadapi.

Berdasarkan data BNPB pada 2017, tercatat sekitar 2.341 kejadian gempa di beberapa wilayah. "Kejadian ini terjadi kerusakan cukup masif," kata Lukman.

Sementara, kejadian bencana alam berupa gempa bumi, banjir, dan karhutla yang berdampak pada korban manusia dan ekonomi tercatat sebanyak 2.572 kejadia selama 2018 kemarin. Bencana alam tersebut termasuk kejadian bencana alam putting beliung, banjir, dan longsor yang menjadi catatan.



(eyt)

loading...