Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Fix! Anggaran Penyelenggaran Pilwali Surabaya Rp84,6 Miliar
Plt Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada KPU Kota Surabaya. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020, nilaai anggarannya telah disetujui sebesar Rp84,6 Miliar.
NPHD tersebut, melibatkan Pemkot Surabaya, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melalui Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyerahkan NPHD ini kepada Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar.
Eddy Christijanto menuturkan, berdasarkan pembahasan bersama, disepakati anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya 2020 Rp84,6 miliar.
"Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya," kata Eddy di sela acara penandatanganan NPHD yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kota Surabaya, Senin (7/10/2019) malam.
Sedangkan untuk Bawaslu Kota Surabaya, Eddy menyebut, anggaran yang disepakati bersama Rp27,918 miliar. Pada tahun 2019 ini, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp737,022 juta. Sementara sisanya, nanti akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020 secara tiga tahap, baik itu KPU maupun Bawaslu.
"Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Pilwali 2020," jelasnya.
Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai landasan hukum yang harus dipedomani bersama, maka kemudian disepakatilah angka Rp84,6 miliar. "Jadi total nilai keseluruhan anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp84,6 miliar," kata Nur Syamsi.
Ia menjelaskan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp1 miliar. Sementara sisanya, Rp83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap di tahun 2020 mendatang. Menurutnya, anggaran Rp84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama.
"Sebagaimana di Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilgub (Pemilihan Umum Gubernur) kemarin," ujarnya.
NPHD tersebut, melibatkan Pemkot Surabaya, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melalui Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyerahkan NPHD ini kepada Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar.
Eddy Christijanto menuturkan, berdasarkan pembahasan bersama, disepakati anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya 2020 Rp84,6 miliar.
"Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya," kata Eddy di sela acara penandatanganan NPHD yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kota Surabaya, Senin (7/10/2019) malam.
Sedangkan untuk Bawaslu Kota Surabaya, Eddy menyebut, anggaran yang disepakati bersama Rp27,918 miliar. Pada tahun 2019 ini, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp737,022 juta. Sementara sisanya, nanti akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020 secara tiga tahap, baik itu KPU maupun Bawaslu.
"Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Pilwali 2020," jelasnya.
Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai landasan hukum yang harus dipedomani bersama, maka kemudian disepakatilah angka Rp84,6 miliar. "Jadi total nilai keseluruhan anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp84,6 miliar," kata Nur Syamsi.
Ia menjelaskan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp1 miliar. Sementara sisanya, Rp83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap di tahun 2020 mendatang. Menurutnya, anggaran Rp84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama.
"Sebagaimana di Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilgub (Pemilihan Umum Gubernur) kemarin," ujarnya.
(eyt)
Explore More