PBB Kesulitan Keuangan, Staf Terancam Tak Gajian

NEW YORK - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang mengalami krisis keuangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengungkapkan, kemungkinan PBB tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji staf mereka bulan depan jika negara-negara anggota tidak membayar hutang mereka.

Sekjen PBB mengatakan kepada 193 anggota komite anggaran Majelis Umum PBB bahwa jika dia tidak bekerja sejak Januari untuk memotong pengeluaran maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.

"Bulan ini, kami akan mencapai defisit terdalam dekade ini. Kami mengambil risiko memasuki November tanpa cukup uang tunai untuk menutupi gaji. Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," kata dia memberikan peringatan seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (9/10/2019).

Selama ini, Amerika Serikat (AS) adalah kontributor terbesar dan bertanggung jawab atas 22% dari Sekitar USD3,3 miliar anggaran reguler PBB untuk 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar kerja-kerja, termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, urusan ekonomi dan sosial serta komunikasi.

Washington berutang sekitar USD381 juta untuk anggaran reguler sebelumnya dan USD674 juta untuk anggaran reguler 2019. Misi AS untuk PBB mengonfirmasi angka-angka tersebut. Namun mereka tidak segera menanggapi permintaan komentar kapan kemungkinan pembayaran dilakukan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memikul beban yang tidak adil dari biaya PBB dan telah mendorong reformasi badan dunia itu. Guterres telah bekerja untuk meningkatkan operasi PBB dan memangkas biaya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, sejauh ini 129 negara telah membayar iuran mereka untuk 2019, yang berjumlah hampir USD2 miliar.

Guterres mengatakan, dia memperkenalkan langkah-langkah luar biasa bulan lalu untuk mengatasi kekurangan itu, pos-pos yang kosong tidak dapat diisi, hanya perjalanan penting yang diizinkan, beberapa pertemuan mungkin harus dibatalkan atau ditangguhkan. Operasi PBB di New York, Jenewa, Wina dan Nairobi dan di komisi regional akan terpengaruh.

Misi penjaga perdamaian PBB didanai oleh anggaran terpisah, yaitu anggaran pemeliharaan perdamaian USD6,7 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni 2019 dan USD6,51 miliar untuk tahun ini hingga 30 Juni 2020.

AS bertanggung jawab atas hampir 28% dari anggaran pemeliharaan perdamaian tetapi telah berjanji untuk hanya akan membayar sebesar 25%, seperti yang dipersyaratkan oleh hukum AS. Washington saat ini berutang USD2,4 miliar untuk misi penjaga perdamaian.

Negara-negara yang memberikan kontribusi terbesar adalah Ethiopia, India, Bangladesh, Nepal, dan Rwanda. Mereka membayar pasukan mereka sesuai dengan skala gaji nasional mereka dan diganti oleh PBB. Pada Juli 2019, PBB membayar USD1.428 per bulan per tentara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan operasi penjagaan perdamaiannya menelan biaya kurang dari setengah dari satu persen dari pengeluaran militer dunia.