alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PK Dikabulkan, Mantan Kadispenda Kabupaten Mojokerto Bebas

Tritus Julan
PK Dikabulkan, Mantan Kadispenda Kabupaten Mojokerto Bebas
Teguh Gunarko, saat keluar dari dalam Lapas Klas IIB Mojokerto.Foto/SINDONews/Tritus Julan

MOJOKERTO - Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, akhirnya bisa menghirup udara bebas.

Setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Teguh, dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Dikabulkannya permohonan PK Teguh Gunarko itu tertuang dalam dokumen nomor : 286PK/Pid.Sus/2019 yang dikeluarkan MA tertanggal 1 Oktober 2019. Secara otomatis, putusan tersebut membatalkan putusan MA nomor : 1771K/Pid.Sus/2013.



Dalam putusan PK itu disebutkan, Teguh dinyatakan tak terbukti melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Teguh dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair. MA juga memerintahkan agar Teguh dibebaskan dari sel tahanan. Selain itu, MA juga memerintahkan untuk memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat Teguh.

Pantauan SINDONews, Teguh nampak keluar dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto sekira pukul 16.00 WIB. Teguh terlihat keluar Lapas mengenakan pakaian koko dan berkopyah putih. Usai keluar, ia langsung memeluk istri dan anak perempuannya yang sudah menunggu sejak pagi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memperlakukan saya dengan baik, baik saat eksekusi di Kejaksaan, saat menjalani penahanan dan saat menjalani persidangan peninjauan kembali. Alhamdulillah putusannya juga sesuai dengan putusan yang diharapkan," kata Teguh seusai keluar Lapas, Kamis (10/10/2019).

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyampaikan liku-liku dirinya mengajukan PK. Padahal saat itu dia sudah berada dalam sel tahanan. Dalam permohonan PK yang diajukan ke MA itu, Teguh menyampaikan ada 8 novum keberatan atas hasil kasasi yang memutuskan dirinya bersalah.

"Saya ada sekiar 8 novum ditambah 3 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Memang disitu saya menyampaikan melalui pengacara bahwa ada kekhilafan hakim dalam putusan kasasi dan Alhalmdulillah itu dikabulkan," jelas dia.

Ditanya soal apa yang akan dilakukan Teguh pasca keluar dari Lapas, mengingat dalam petikan putusan PK, dimana salah satunya memerintahkan agar memulihkan nama baik, harkat, serta kedudukannya. Apalagi saat ini Teguh sudah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Mojokerto.

"Saya akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Bupati. Namanya saya punya keluarga, saya berharap pemulihan itu bisa dilakukan," kata Teguh.

Sementara itu, Kejari Mojokerto Rudy Hartono mengaku sudah mengetahui terkait dikabulkannya permohonan PK Teguh Gunarko. Bahkan, Rudy menyebut sudah mengeluarkan surat eksekusi pengeluaran tahanan Teguh. Sehingga hari ini, Teguh bisa menghirup udara bebas.

"Upaya hukum sudah selesai, tidak ada PK diatas PK. Ya kita teman-teman di Kejari harus terima, karena itu faktanya. Saya sudah tanda tangani surat perintah pengeluaran tahanan. Karena itu hak dia (Teguh)," kata Rudy.

Terkait dengan perintah MA yang tertuang dalam petikan, dalam hal ini mengembalikan harkat martabat, hak, serta kedudukan Teguh, Kejari masih menunggu dokumen putusan lengkap. Sebab, saat ini dokumen yang diterima masih sebatas petikan.

"Kalau soal pemulihan kami masih menunggu putusan lengkapnya. Apakah ada amar khusus yang mengembalikan harkat ke-PNS-an beliau, atau jabatan beliau. Tapi itu nanti ada pada teman-teman Pemda," kata dia.

Teguh ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dalam kasus korupsi dana kunjungan kerja inspeksi Bupati dan rapat koordinasi unsur Muspida pada  2011 sebesar Rp116.550.000. Saat itu, Teguh menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemkab Mojokerto.

Dalam putusan MA Nomer 1771 Kapidsus 2013 tanggal 12 Mei 2014 terkait tindak pidana korupsi, Teguh divonis bersalah dan dikenakan hukuman pidana selama 3 tahun denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Teguh dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.550.000.

Putusan itu menganulir putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Teguh dari segala tuntutan hukum. Kasus korupsi yang dilakukan Teguh sudah dimeja hijaukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tahun 2011. Teguh sempat diputus bebas oleh pengadilan setelah menjalani persidangan dan ditahan selama 8 bulan

Dalam kasus tersebut, Teguh tak menikmati hasil korupsi. Dana bertajuk honorarium itu, justru dinikmati oleh para petinggi lembaga resmi negara, di Kabupaten Mojokerto. Mulai Bupati hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Dalam salinan putusan menyebut, Teguh dianggap telah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

DPA tersebut sebesar Rp1,35 miliar tahun 2011. Dana bertajuk Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida tersebut diploting sebesar Rp850 juta. Sedangkan, sisanya sebesar Rp500 juta, difokuskan untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dana Rp850 juta yang dipakai untuk Muspida tersebut terpampang sangat detail dan dicairkan beberapa tahap di setiap kegiatan. Di pencairan tanggal 22 Februari, dana yang dicairkan mencapai Rp22 juta. Di antaranya yang menikmati saat itu, Bupati, Wabup, Sekda, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejari Mojokerto.

Kapolres Mojokerto, Dandim Mojokerto, Danrem 082 hingga Dandenpom V/2 Mojokerto dan masing-masing mendapat jatah Rp1 juta hingga Rp2 juta. Pada 3 Mei 2011, terdapat pencairan sebesar Rp67 juta yang mengalir ke para pejabat tinggi dengan nilai rata-rata mencapai Rp4,2 juta.

Misalnya, Bupati menerima dana senilai Rp8,5 juta. Meski yang menikmati Muspida (kini Forkopimda), namun Teguh dianggap telah menyalahi prosedur pencairan. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) merekomendasikan seluruh penerima untuk mengembalikan dana tersebut.



(nth)

loading...