Wujudkan Iklim Usaha Kondusif, Forkas Gelar Deklarasi Damai

SURABAYA - Sebanyak 43 asosiasi dunia usaha yang tergabung Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim, menggelar deklarasi bertema Bersatu dan Damailah Indonesia.

Deklarasi itu digelar di Grand City Convex Surabaya, Senin (14/10/2019). Dalam deklarasi itu dihadiri ribuan orang, yang bertujuan menjaga kerukunan sekaligus mewujudkan iklim usaha kondusif.

Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi mengatakan, deklarasi ini untuk menyikapi kondisi akhir-akhir ini, dimana banyak terjadi konflik sosial. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap terganggunya kelancaran kegiatan ekonomi.

"Kami para pengusaha dan pekerja, menolak gerakan massa yang dapat memicu perpecahan masyarakat Indonesia. Kami ingin suasana tetap kondusif. Sehingga, kegiatan ekonomi berjalan normal, ekspor meningkat dan investasi bisa masuk," ujarnya.

Dari 43 asosiasi itu diantaranya, Himpunan lndustri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association/ISWA), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI),

Indonesian Iron and Steel Industry Association (llSlA), lkatan Bankir Indonesia (18]), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan lainnya lagi. Selain melibatkan para pengusaha, kegiatan deklarasi juga memperoleh dukungan dari para pekerja sektor industri manufaktur dan jasa.

"Deklarasi damai ini juga sejalan dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam menjaga suasana damai di Jatim yang diistilahkan 'Jogo Jawa Timur'. Karena itu, kami mendukung aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang berupaya memecah belah persatuan bangsa," tandas Nur.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga turut hadir dalam deklarasi ini menyambut baik langkah pengusaha di Jatim yang berkomitmen menjaga Jatim damai.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus ditopang dengan iklim usaha yang kondusif. "Kita harus optimistis bahwa ke depan, Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di dunia internasional," katanya.

Selain Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe Prasetija Boedi juga turut menghadiri acara ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan, ekonomi Jatim pada triwulan II 2019 tercatat meningkat 5,72 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Jatim hingga triwulan ll hanya sebesar 5,64 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang naik 7,89 persen. Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan meningkatnya industri pariwisata di Jatim. Selain itu, industri jasa perusahaan juga tumbuh cukup tinggi yakni 7,69 persen dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial 7,32 persen.

Wakil Ketua HIMKI Jatim, Peter S. Tjioe mengatakan, kegiatan industri manufaktur yang eksisting perlu dirawat keberlangsungannya. Maka dibutuhkan suasana tenang guna memperlancar kegiatan produksi di pabrik, di tengah semakin ketatnya persaingan di tingkat global.

"Kalau kegiatan industri terganggu oleh konflik sosial, maka sektor industri manufaktur Indonesia akan semakin tertinggal dan bahkan bisa kolaps. Padahal, keberlangsungan industri, terutama industri padat karya, dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran," paparnya.

Sebagaimana diketahui, terjadinya perang dagang AS-China telah mengakibatkan ratusan industri manufaktur asal Tiongkok antara lain industri furnitur merelokasi pabrik ke Vietnam dan Thailand. Sementara yang ke Indonesia belum ada. "Dalam menyerap investasi asing, dikuatirkan Indonesia kalah menarik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya," tandas Peter.