MBR di Kota Pahlawan Tembus 325.226 Kepala Keluarga

SURABAYA - Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Pahlawan tembus 325.226 keluarga. Jumlah itu terus diverifikasi untuk memastikan bantuan yang akan diberikan.

Kepastian data itu dirasakan penting untuk Pemkot Surabaya, agar memberikan solusi terkait persoalan daftar warga penerima Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat. Mereka pun segera merampungkan pemutakhiran data MBR tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Surabaya, Ery Cahyadi menuturkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pemutakhiran data MBR agar penerima bantuan PBI itu benar-benar tepat sasaran. Sehingga diharapkan warga yang mempunyai mobil atau tergolong mampu tidak masuk dalam data tersebut.

"Pemerintah pusat juga sedang melakukan verifikasi. Tapi saya selalu sampaikan kalau orang itu terdaftar warga Surabaya dan ber-KTP Surabaya, nanti akan dicover menggunakan APBD Surabaya," kata Eri, Kamis (17/10/2019).

Ia melanjutkan, sebelumnya tercatat, data MBR di Surabaya 799.540 jiwa, terdiri dari 325.226 Kartu Keluarga (KK). Dari dasar data itu, pemkot memberikan beberapa intervensi bantuan kepada warga. Namun, yang menjadi catatan di Surabaya, ternyata warga yang mendapat reward PBI juga masuk dalam data itu. Sehingga jumlah MBR di Surabaya terlihat banyak.

"Reward (PBI) ini diberikan kepada warga seperti takmir masjid, kader kesehatan, kader lingkungan hingga pekerja tambal ban. Namun warga yang mendapat reward ini ternyata juga masuk dalam data MBR sehingga membuat jumlahnya banyak," ucapnya.

Ery juga menjelaskan, pihaknya melakukan pemutakhiran data MBR mulai di tingkat kelurahan, kecamatan dan selanjutnya diapproval di Dinas Sosial (Dinsos). Sehingga nantinya warga yang mendapat reward itu tidak lagi masuk dalam daftar MBR.

Selain itu, dari hasil pemutakhiran data tersebut diharapkan warga yang terdaftar MBR tepat sasaran. "Dari jumlah 325.226 KK tersebut, yang sedang kita lakukan pemutakhiran data," katanya.

Menurutnya, selama ini masyarakat melihat data warga MBR di Surabaya begitu banyak. Pasalnya, mereka melihat berdasarkan hitungan jiwa, bukan dari KK. Seharusnya keluarga miskin itu tidak dilihat dari jiwa (orang), tapi KK.

Jika pendapatan dalam satu KK dibuat pengeluaran dan sisanya tidak lebih dari Rp400 ribu, maka warga tersebut bisa masuk dalam data MBR. "Itu yang selama ini masyarakat menilainya, sehingga jumlah MBR di Surabaya terlihat banyak," ucapnya.