Ansor Gresik-DPRD Bahas Bahaya Kelompok Intoleran dan Narkoba

Kamis, 17 Oktober 2019 - 18:09 WIB
Ansor Gresik-DPRD Bahas Bahaya Kelompok Intoleran dan Narkoba
Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani saat menemui anggota PC GP Ansor, Kamis (17/10/2019). Foto/SINDOnews/Ashadi Iksan
A A A
GRESIK - Moment audiensi dengan Pimpinan DPRD, dijadikan Ansor Gresik curhat penanganan kelompok intoleran dan bahaya narkoba.

Wakil rakyat berjanji membuat peraturannya. Rombongan PC Ansor Gresik dipimpin Agus Junaidi Hamzah selaku ketua. Dua pimpinan dewan yang menerima yakni Fandi Ahmad Yani selaku Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD dr Asluchul Alif.

Agus Junaidi membuka dengan memaparkan beberapa rekomendasi yang ditelorkan dalam Rakercab 3 Ansor. Mulai bahaya laten kelompok intoleran yang digawangi eks organisasi terlarang HTI.

“Selagi tidak merongrong NKRI dengan mengganti dasar negara Pancasila, kami tidak masalah. Tapi kalau membawa khilafah, ini yang bahaya,” kata dia, Kamis (17/0/2019).

Dia menjelaskan, kelompok intoleran ini memapar ASN, pegawai BUMN dan anggota TNI-Polri. Keberadaannya mengancam keutuhan NKRI.

Selain itu, Agus Junaidi juga mengungkap bahaya narkoba. Di Gresik, barang haram itu sudah merambah pelajar. Bahkan, Gresik Selatan menjadi surga peredarannya. “Kami berharap agar pimpinan DPRD Gresik memgambil peran untuk memerangi kelompok intoleran dan narkoba,” kata dia.

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Gresik dr Asluchul Alif menyatakan, untuk narkoba sudah ada perda inisiatif. Sehingga dia pridiksi dua bulan ke depan sudah ada pembahasan.

“Untuk kelompok intoleran, kami akan mengkaji secar serius. Bila memungkinkan akan ada peraturan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan meminta komisi-konisi yang bersangkutan mengkaji. Bila perlu membahas secara khusus.

“Namun, kami juga minta Ansor tidak hanya minta dewan. Kalau bisa melakukan pendekatan persuasif. Jangan sampai masjid dibiarkan, harus diurus,” kata dia.

Politisi PKB itu juga berharap, Ansor sebagai mitra DPRD terus mengkritisi kinerjanya. Bila perlu sering melakukan komunikasi sebagi mitra kritis.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.8740 seconds (0.1#10.140)