alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Atap Sekolah Ambruk, Teno Blacklist Kontraktor Nakal

Yuswantoro
Atap Sekolah Ambruk, Teno Blacklist Kontraktor Nakal
Ruang kelas di SD Negeri Gentong, Kota Pasuruan, masih porak-poranda setelah atapnya roboh dan menelan banyak korban. Foto/SINDOnews/Yuswantoro

PASURUAN - Langkah tegas diambil Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, menyikapi terjadinya musibah ambruknya atap ruang kelas SD Negeri Gentong.

(Baca juga: Plt Wali Kota Pasuruan Evaluasi Seluruh Bangunan Sekolah)

Setelah menegaskan akan mengevaluasi seluruh kondisi gedung sekolah di Kota Pasuruan, untuk mengantisipasi terulangnya musibah di SD Negeri gentong. Pejabat yang akrab disapa Teno ini juga akan mengevaluasi rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan.



"Pastinya, rekanan yang mengerjakan proyek dengan didanai APBD Kota Pasuruan, akan kita evaluasi dan awasi semuanya. Apabila ada indikasi tidak beres, atau menyalahi aturan dalam mengerjakan proyek tersebut, pastinya akan kita blacklist (masuk daftar hitam)," tegasnya.

Hal ini diakui Teno, sudah disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pasuruan. Sehingga, lelang tender proyek yang dilakukan tidak lagi bisa seenaknya memenangkan rekanan yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, terkait ambruknya atap ruang kelas SD Negeri Gentong, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera menegaskan, penyelidikan kasus ini diambil alih Polda Jatim, karena sudah jatuh korban jiwa.

"Kami menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan tim laboratorium forensik. Setelah itu, akan dilakukan pengembangan penyelidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi saat kejadian," tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang, Muhammad Ali Safa'at menegaskan, diperlukan penyelidikan lebih mendalam terkait kasus ini, termasuk kemungkinan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan gedung sekolah tersebut, sehingga mengakibatkan kualitas bangunaannya buruk.

"Apabila benar hasil penyelidikannya memang berkualitas buruk, tentunya para korban bisa menuntut pemerintah daerah untuk memberikan ganti rugi atas kejadian ini. Selain itu, juga harus ada upaya penegakan hukum dalam kasus ini, agar tidak terulang lagi musibah yang berujung pada jatuhnya korban," tuturnya.

Kasus-kasus korupsi, termasuk dalam pembangunan fasilitas publik, menurutnya harus ditangani dengan proses hukum yang tegas dan memiliki keadilan bagi masyarakat, karena apabila korupsi tidak diproses secara hukum, maka masyarakat akan semakin apatis terhadap penegakan hukum dan korupsi.



(eyt)

loading...