Forkot Tak Sepakat JIIPE Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus

Kamis, 07 November 2019 - 20:50 WIB
Forkot Tak Sepakat JIIPE Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus
Massa LSM Forkot sedang aksi di gerbang JIIPE, Kamis (7/11/2019). Foto/SINDOnews/Ashadi Ik
A A A
GRESIK - Ratusan massa Forum Kota (Forkot) melakukan aksi di depan kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (7/11/2019).

LSM itu menolak JIIPE dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Massa datang dengan longmarch dari Dusun Banyutami, sekitar 500 meter menuju JIIPE. Spanduk dan bendera ikut menyemarakkan aksi LSM Forkot.

“Kami sangat menolak JIIPE dijadikan KEK. Karena hanya mementingkan keuntungan para pemodal. Sementara rakyat gresik banyak menjadi pengangguran,” kata Koordinator AKsi Forkot Haris Faqih.

Menurut dia, aksi di depan JIIPE ini merupakan ketiga kalinya. Tuntutan pada aksi sebelumnya masih belum dituruti. Yaitu, merekrut tenaga kerja lokal.

“Sampai saat ini penyerapan tenaga kerja belum 100 persen. Banyak masyarakat lokal yang pengangguran,” kata dia.

Haris meminta untuk melakukan diskusi terbuka membahas masalah KEK dan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan dihadiri anggota DPRD, Mahasiswa dan masyarakat.

Humas PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) JIIPE, Mifti Haris menyatakan, pihaknya siap melakukan pertemuan terbuka dalam diskusi publik. Membahas tuntutan Forkot.

“Pada prinsipnya pimpinan perusahaan bersedia bertemu dengan forkot dan masyarakat membahas tentang KEK. Nanti kami sesuaikan waktu pimpinan dengan teman-teman forkot,” kata dia.

Dia mengatakan, dirinya tidak bisa menyampaikan secara gambling terkait KEK itu. Sebab, itu merupakan wilayah pemerintah. Namun yang jelas, semua daerah ingin memiliki KEK agar investasi mudah masuk.

“Kalau nanti jadi bertemu, kami akan menghadirkan orang yang kompeten membahas KEK itu,” kata dia.

Terkait tidak hadirnya pada pertemuan sebelumnya, Mifti mengaku jika undangan yang disampaikan forkot mendadak. Selain itu, topik pembahasannya belum diketahui.
(nth)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2402 seconds (0.1#10.140)